PADANG (RangkiangNagari) – Semua rekomendasi yang diajukan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI) untuk pemerintah pusat dijawab kontan oleh Wakil Presiden M. Jusuf Kalla pada rakernas APPSI, di Padang Kamis (21/2). Mulai dari terkait tingginya harga tiket pesawat sampai gaji gubernur.
Awalnya ada beberapa poin tututan APPSI pada pemerintah pusat. Pertama, terkait dengan harga tiket pesawat yang membumbung tinggi. Tuntutan yang dibacakan Gubernur Longki Djonggala selaku Ketua APPSI yang dilantik menilai, tingginya harga tiket ikut membunuh pelaku usana mikro kecil menengah (UMKM).
Diungkapkannya, Presiden RI telah mengeluarkan pernyataan bisa menurunkan harga tiket. Sementara, pihak airlines menuturkan, hanya sementara dan hanya daerah rute tertentu. Selain itu, juga tarif kargo dan tarif bagasi berbayar sangat memukul pariwisata dan perekonomian.
“Tiket pesawat rute penerbangan dalam negeri sungguh mahal. Ini menjadi mesti perhatian khusus pemerintah,” harapnya.
Selain rekomendasi dari APPSI, dalam sesi tanya jawab, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah juga mempertanyakan harg tiket. Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pembagian dana alokasi umum (DAU) yang tidak adil. Karena acuan penghitungan yang mengacu pada jumlah daerah otonom. Alasannya DAU yang diterima Jawa Timur jauh lebih banyak dari DAU Jawa Barat, sementara jumlah penduduk jauh lebih banyak Jawa Barat.
Sementara Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun justeru menuntut penetapan keistimewaan provinsi daerah kepulauan. Karena dengan wilayah yang luas, anggaran pembangunan juga lebih tinggi. Jika alokasi anggarannya sama dengan daerah daratan, maka menjadi tidak seimbang angaran dan kebutuhan.
Menyikapi itu, Wapres Jusuf Kalla menegaskan, terkait tingginya harga tiket pesawat itu murni bisnis. Pemerintah tidak bisa mengintervensi. Apalagi, harga tiket tersebut belum melebihi batas atas. Alasannya, maskapai juga memperhitungkan risiko bisnis penerbangan.
“Bisnis penerbangan itu sangat rawan. Apalagi operasioannya bergantung dengan harga dolar Amerikan terhadap rumpiah, ketika avtur tinggi, maka biaya operasional naik. Apalagi semua pesawat yang digunakan maskapai adalah leasing,”ujarnya.
Bahkan, jika harga tiket rendah, justeru akan mematikan usaha penerbangan. Jika banyak usaha penerbangan yang gulung tikar, dampaknya batas atas harga tiket akan naik lagi. Untuk itu perlu perimbangan antara keinginan masyarakat dengan menjaga keberlangsung usaha penerbangan. “Selama ini sudah banyak usaha penerbangan kolap. Jangan itu terus berlanjut,”katanya.
Sementara menyikapi tuntutan kecilnya gaji kepala daerah, menurutnya para gubernur adalah pemerintah pusat di daerah disamping bertanggung jawab kepada daerahnya, karena dipilih masyarakat. Maka, pemerintah mengingatkan tentang posisi untuk menjalankan pemerintah.
“Tugas kita di pemerintahan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, bukan mencari gaji. Jika ingin mencari gaji, lebih baik di swasta. Tapi menjadi gubernur adalah pengabdian dan kehormatan. Bagaimana menjadi bangsa yang makmur. Menjadi bangsa adil dan meningkatkan harkat masyarakat untuk kemajuannya,” ujarnya.
Awalnya ada beberapa poin tututan APPSI pada pemerintah pusat. Pertama, terkait dengan harga tiket pesawat yang membumbung tinggi. Tuntutan yang dibacakan Gubernur Longki Djonggala selaku Ketua APPSI yang dilantik menilai, tingginya harga tiket ikut membunuh pelaku usana mikro kecil menengah (UMKM).
Diungkapkannya, Presiden RI telah mengeluarkan pernyataan bisa menurunkan harga tiket. Sementara, pihak airlines menuturkan, hanya sementara dan hanya daerah rute tertentu. Selain itu, juga tarif kargo dan tarif bagasi berbayar sangat memukul pariwisata dan perekonomian.
“Tiket pesawat rute penerbangan dalam negeri sungguh mahal. Ini menjadi mesti perhatian khusus pemerintah,” harapnya.
Selain rekomendasi dari APPSI, dalam sesi tanya jawab, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah juga mempertanyakan harg tiket. Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pembagian dana alokasi umum (DAU) yang tidak adil. Karena acuan penghitungan yang mengacu pada jumlah daerah otonom. Alasannya DAU yang diterima Jawa Timur jauh lebih banyak dari DAU Jawa Barat, sementara jumlah penduduk jauh lebih banyak Jawa Barat.
Sementara Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun justeru menuntut penetapan keistimewaan provinsi daerah kepulauan. Karena dengan wilayah yang luas, anggaran pembangunan juga lebih tinggi. Jika alokasi anggarannya sama dengan daerah daratan, maka menjadi tidak seimbang angaran dan kebutuhan.
Menyikapi itu, Wapres Jusuf Kalla menegaskan, terkait tingginya harga tiket pesawat itu murni bisnis. Pemerintah tidak bisa mengintervensi. Apalagi, harga tiket tersebut belum melebihi batas atas. Alasannya, maskapai juga memperhitungkan risiko bisnis penerbangan.
“Bisnis penerbangan itu sangat rawan. Apalagi operasioannya bergantung dengan harga dolar Amerikan terhadap rumpiah, ketika avtur tinggi, maka biaya operasional naik. Apalagi semua pesawat yang digunakan maskapai adalah leasing,”ujarnya.
Bahkan, jika harga tiket rendah, justeru akan mematikan usaha penerbangan. Jika banyak usaha penerbangan yang gulung tikar, dampaknya batas atas harga tiket akan naik lagi. Untuk itu perlu perimbangan antara keinginan masyarakat dengan menjaga keberlangsung usaha penerbangan. “Selama ini sudah banyak usaha penerbangan kolap. Jangan itu terus berlanjut,”katanya.
Sementara menyikapi tuntutan kecilnya gaji kepala daerah, menurutnya para gubernur adalah pemerintah pusat di daerah disamping bertanggung jawab kepada daerahnya, karena dipilih masyarakat. Maka, pemerintah mengingatkan tentang posisi untuk menjalankan pemerintah.
“Tugas kita di pemerintahan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, bukan mencari gaji. Jika ingin mencari gaji, lebih baik di swasta. Tapi menjadi gubernur adalah pengabdian dan kehormatan. Bagaimana menjadi bangsa yang makmur. Menjadi bangsa adil dan meningkatkan harkat masyarakat untuk kemajuannya,” ujarnya.
#Ryan