PADANG (RangkiangNagari) – DPRD Sumbar kembali meningatkan Pemprov untuk segera menyalurkan bantuan untuk masyarakat. Hal ini mengingat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah dilaksanakan selama 4 hari, namun bantuan tersebut masih belum jelas kapan akan disalurkan.
Wakil Ketua Komisi V bidang pemberdayaan masyarakat DPRD, Donyzar mengatakan PSBB pastilah akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, dia menilai seharusnya penanggulangan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan PSBB. Pemprov seharusnya tidak berleha-leha untuk menyalurkan bantuan termasuk BLT.“PSBB memang lebih efektif untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19. Namun konsekuensinya adalah pemerintah harus memberikan bantuan pada masyarakat. Terutama masyaraat yang mendapatkan upah harian. Konsekuensi dari PSBB ini tak boleh dilalaikan dan berlama-lama dilaksanakan,” ujar Donyzar.Sementara itu, Ketua Komisi III bidang keuangan DPRD, Afrizal juga mendesak Pemprov untuk segera mencairkan BLT untuk masyarakat. Dia menilai Pemprov lamban dalam melaksanakan proses pencairan tersebut. “PSBB di Sumbar ini sudah terlaksana 4 hari. Tapi bantuan untuk masyarakat belum jelas juga kapan dibagikan,” ujarnya.
Afrizal mengatakan dalam pelaksanaan PSBB, pemerintah bertanggungjawab memenuhi kebutuhan logistik masyarakat. Setidaknya ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Kewajiban ini, lanjut dia, landasannya jelas, yaitu dengan penerapan PSBB, penghasilan harian untuk hidup masyarakat banyak yang terganggu.
Dana untuk penanggulangan covid 19 pun sebenarnya sudah tersedia, yakni Rp600 miliar yang diperoleh dari pergesaran anggaran pada APBD Sumbar Tahun 2020.
Dia menilai lambatnya penyaluran bantuan tersebut dikarenakan pendataan. Yakni karena pada prinsipnya jaring pengamanan sosial satu kepala keluarga satu program, bantuan tidak boleh diterima ganda.
“Ini akibat dari ketidaksiapan data di setiap kota dan kabupaten. Alhasil bantuan dari pemerintah provinsi lebih lambat sampai ke tangan masyarakat dibanding bantuan dari ormas, parpol dan bantuan perorangan. Padahal anggaran sudah ada.
Wakil Ketua Komisi V bidang pemberdayaan masyarakat DPRD, Donyzar mengatakan PSBB pastilah akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, dia menilai seharusnya penanggulangan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan PSBB. Pemprov seharusnya tidak berleha-leha untuk menyalurkan bantuan termasuk BLT.“PSBB memang lebih efektif untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19. Namun konsekuensinya adalah pemerintah harus memberikan bantuan pada masyarakat. Terutama masyaraat yang mendapatkan upah harian. Konsekuensi dari PSBB ini tak boleh dilalaikan dan berlama-lama dilaksanakan,” ujar Donyzar.Sementara itu, Ketua Komisi III bidang keuangan DPRD, Afrizal juga mendesak Pemprov untuk segera mencairkan BLT untuk masyarakat. Dia menilai Pemprov lamban dalam melaksanakan proses pencairan tersebut. “PSBB di Sumbar ini sudah terlaksana 4 hari. Tapi bantuan untuk masyarakat belum jelas juga kapan dibagikan,” ujarnya.
Afrizal mengatakan dalam pelaksanaan PSBB, pemerintah bertanggungjawab memenuhi kebutuhan logistik masyarakat. Setidaknya ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Kewajiban ini, lanjut dia, landasannya jelas, yaitu dengan penerapan PSBB, penghasilan harian untuk hidup masyarakat banyak yang terganggu.
Dana untuk penanggulangan covid 19 pun sebenarnya sudah tersedia, yakni Rp600 miliar yang diperoleh dari pergesaran anggaran pada APBD Sumbar Tahun 2020.
Dia menilai lambatnya penyaluran bantuan tersebut dikarenakan pendataan. Yakni karena pada prinsipnya jaring pengamanan sosial satu kepala keluarga satu program, bantuan tidak boleh diterima ganda.
“Ini akibat dari ketidaksiapan data di setiap kota dan kabupaten. Alhasil bantuan dari pemerintah provinsi lebih lambat sampai ke tangan masyarakat dibanding bantuan dari ormas, parpol dan bantuan perorangan. Padahal anggaran sudah ada.
#Ryan