Rangkiang Nagari | Portal Berita

PADANG (RangkiangNagari) - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi membangun Indonesia yang maju dan berkarakter.
Hal tersebut disampaikan M. Shadiq Pasadigoe saat membuka kegiatan Sosialisasi Pancasila bertema "Mengamalkan Pancasila untuk Indonesia Maju dan Berkarakter", yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI di Kota Padang, Senin (6/7).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP RI, Dr. Adhianti, S.I.P., M.Si., Wakil Wali Kota Padang H. Maigus Nasir, M.Pd., Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Nanda Satria, S.IP., unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar, serta ratusan peserta dari berbagai kalangan.

Dalam sambutannya, M. Shadiq Pasadigoe menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara yang dihafalkan, tetapi harus menjadi pedoman hidup yang diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan nyata.
"Di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi, penyebaran hoaks, intoleransi, hingga lunturnya semangat gotong royong, Pancasila harus menjadi kompas moral bangsa. Nilai-nilainya harus hadir dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap kokoh, bersatu, dan maju," ujar Shadiq.
Menurut Anggota Komisi XIII DPR RI tersebut, penguatan ideologi Pancasila merupakan investasi besar dalam membangun karakter bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bergandengan tangan menjaga persatuan, memperkuat toleransi, menjunjung tinggi musyawarah, serta menghadirkan keadilan sosial.

Shadiq juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda, khususnya Generasi Z dan Generasi Alpha. Menurutnya, mereka merupakan penerus bangsa yang harus mampu menjadi pelopor dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, masyarakat, maupun di ruang digital.
Sebagai Anggota Komisi XIII DPR RI, M. Shadiq Pasadigoe menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan BPIP RI dalam memperluas program pembinaan ideologi Pancasila hingga ke seluruh daerah, sehingga semangat kebangsaan semakin kuat di tengah masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP RI, Dr. Adhianti, S.I.P., M.Si., menegaskan bahwa penguatan ideologi Pancasila merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

"Pancasila tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau slogan. Nilai-nilainya harus hadir dalam kebijakan, pendidikan, kehidupan bermasyarakat, hingga perilaku sehari-hari agar mampu memperkuat karakter bangsa dan menjaga persatuan Indonesia," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi sinergi yang dibangun oleh M. Shadiq Pasadigoe bersama BPIP RI, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat dalam memperluas gerakan pembumian nilai-nilai Pancasila di Sumatera Barat.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, S.IP., menyampaikan apresiasi atas komitmen M. Shadiq Pasadigoe yang secara konsisten menghadirkan program-program kebangsaan di daerah.
Menurutnya, sosialisasi Pancasila merupakan langkah strategis untuk memperkuat karakter masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki integritas, semangat kebangsaan, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

"Kolaborasi antara DPR RI, BPIP, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat. Kita ingin melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter Pancasila yang kuat," kata Nanda Satria.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, H. Maigus Nasir, M.Pd., menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang menyambut baik penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat karakter masyarakat.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, religius, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui penyampaian materi, dialog kebangsaan, dan sesi tanya jawab yang diikuti dengan antusias oleh para peserta. Diharapkan kegiatan ini semakin memperkuat kesadaran masyarakat bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu, adil, maju, dan sejahtera.

PADANG (RangkiangNagari) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, dan Sawahlunto menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pengusulan Koridor Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya (Sajunraya) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Senin (6/7) di rumah sinas Wakil Gubernur Sumbar.
Penandatanganan komitmen dilakukan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy bersama Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, serta Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah.

Kesepakatan tersebut menjadi bentuk sinergi pemerintah daerah dalam mempercepat pengusulan Koridor Sajunraya sebagai kawasan strategis yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat.

Melalui komitmen itu, para kepala daerah sepakat mendukung seluruh tahapan pengusulan PSN, mulai dari penyediaan data dan dokumen pendukung, percepatan penyelesaian tata ruang dan perizinan, penyediaan lahan sesuai kewenangan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah juga akan melakukan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi bersama hingga tahap pelaksanaan apabila usulan tersebut ditetapkan sebagai PSN.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengatakan tantangan utama dalam pengembangan kawasan tersebut adalah penyelesaian persoalan ketersediaan lahan, khususnya lahan berstatus Area Penggunaan Lain (APL) yang masih memerlukan koordinasi lintas kementerian.
"Di Kecamatan IX Koto terdapat sekitar 900 hektare lahan APL yang saat ini masih tercatat sebagai kawasan transmigrasi. Persoalan ini memerlukan penyelesaian bersama agar pengembangan kawasan dapat berjalan optimal," katanya.

Menurut Annisa, pemerintah juga tengah menyiapkan transformasi pengelolaan kawasan transmigrasi dengan pendekatan berbasis industri. Dalam skema tersebut, masyarakat tetap memiliki hak atas lahan seluas dua hektare, sementara pengelolaan operasional dilakukan oleh pihak industri dengan pola kepemilikan berbentuk saham.
Ia menilai penetapan Koridor Sajunraya sebagai PSN akan mempercepat koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Transmigrasi, terutama dalam penyelesaian regulasi dan perizinan.
Selain itu, pengembangan kawasan dinilai berpotensi memperkuat ketahanan pangan nasional melalui integrasi pemanfaatan lahan dengan pengembangan industri, termasuk penyediaan bahan baku bagi industri pakan.

Pemprov Sumbar bersama pemerintah daerah berharap pengusulan Koridor Sajunraya sebagai PSN dapat segera terealisasi sehingga mampu mendorong investasi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PADANG (RangkiangNagari) - Kondisi ruas jalan di sejumlah titik kawasan Kelok 44, Kabupaten Agam, kini sedang tak baik-baik saja. Banyak yang rusak, dan sudah membahayakan. Perlu penanganan serius karena ini merupakan jalur logistik penting, sekaligus urat nadi perekonomian bagi sejumlah daerah.
Hal itu mengemuka saat Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar, Nofrizon, menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (6/7), terkait keresahan masyarakat seputar kondisi miris ruas jalan tersebut saat ini.

Nofrizon menyatakan masyarakat memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Gubernur Sumbar agar segera meninjau kondisi jalan tersebut. Katanya, kerusakan yang semakin parah dinilai kian mengancam keselamatan warga yang melintas.

"Masyarakat meminta saya menyampaikan langsung kepada Pak Gubernur terkait kondisi Jalan Kelok 10, misalnya, yang saat ini sudah sangat parah dan nyaris ambruk," ujarn Nofrizon yang berasal dari Dapil setempat.
Ia menilai, Pemprov Sumbar kurang maksimal dalam menangani kerusakan ruas Jalan Padang Luar–Simpang Manggopoh, khususnya di beberapa titik rawan seperti Kelok 8, Kelok 10, hingga Kelok 43. Namun, kondisi paling mengkhawatirkan saat ini berada di Kelok 10.
"Lebar badan jalan di Kelok 10 saat ini hanya tersisa sekitar dua meter. Pada musim hujan seperti sekarang, kondisinya sangat rawan. Kendaraan jenis tronton sudah tidak dapat melintas. Kendaraan yang masih bisa lewat hanya mobil berukuran kecil seperti L300 dengan kapasitas muatan yang terbatas," katanya.

Nofrizon menjelaskan bahwa ruas jalan Kelok 44, merupakan jalur logistik penting sekaligus urat nadi perekonomian daerah. Jalur tersebut menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Agam, Tiku, Sungai Limau, Lubuk Basung, hingga Pasaman Barat. Jalur ini juga menjadi lintasan utama distribusi berbagai komoditas seperti jagung, padi, kelapa, ikan, serta hasil pertanian lainnya.
"Aktivitas lalu lintas di ruas ini jauh lebih padat dibandingkan dengan ruas Sicincin–Malalak. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap jalan ini harus menjadi prioritas utama," tegasnya.
Ia mengungkapkan, masyarakat berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dapat turun langsung meninjau lokasi tanpa pengawalan protokoler agar dapat merasakan sendiri kondisi nyata yang dihadapi warga setiap hari.

"Masyarakat menyampaikan kepada kami, tolong undang Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk melewati sendiri jalur Padang Luar menuju Lubuk Basung tanpa pengawalan, bersama keluarga. Rasakan bagaimana kondisi psikologis masyarakat yang setiap hari harus melintasi jalan tersebut," tutur Nofrizon.
Menurutnya, apabila akses Jalan Kelok 10 sampai terputus total, dampaknya akan sangat besar terhadap mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok di wilayah Agam dan Pasaman Barat. Ia juga menilai penanganan yang dilakukan selama ini belum mampu menyelesaikan persoalan secara permanen karena kerusakan selalu berulang setiap musim hujan.
"Persoalan ini sudah tidak bisa lagi ditangani dengan penanganan biasa. Ibarat orang sakit, tidak cukup lagi diberi obat generik, tetapi sudah membutuhkan tindakan medis khusus. Jika akses ini putus, masyarakat terpaksa memutar jauh melalui Maninjau menuju Lubuk Basung," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Armiz, mengatakan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan tindakan darurat terhadap ruas Jalan Kelok 10 sejak dua hari terakhir. Hari ini (kemarin—Red), pihaknya juga menjadwalkan pemasangan kantong pasir (sand bag) sebagai langkah penanganan sementara guna mencegah kerusakan semakin meluas.
"Penanganan sementara sudah kami lakukan sejak dua hari lalu. Lalu dipasang sand bag untuk memperkuat bagian jalan yang terdampak longsoran," ujar Armiz.

Ia menambahkan, untuk penanganan permanen, pemerintah daerah masih menunggu ketersediaan anggaran melalui mekanisme Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) maupun sumber pendanaan lainnya.

"Untuk penanganan permanen, kami masih menunggu ketersediaan anggaran melalui R3P dan usulan pendanaan lainnya," kata Armiz.