Rangkiang Nagari | Portal Berita

Pasaman (Rangkiangnagari) - Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang melanda Kabupaten Pasaman pada akhir November 2025 menimbulkan kerusakan dan kerugian dengan total nilai mencapai Rp586,52 miliar. 

Pemerintah Kabupaten Pasaman pun mendorong dukungan kuat dari pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Barat dalam pemulihan pascabencana melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Hal tersebut disampaikan Bupati Pasaman, Welly Suhery, dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Dokumen R3P Sumatera Barat Tahun 2026 yang digelar di Padang, Kamis (8/1/2026).

“Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung terjadi pada 24–26 November 2025 dan berdampak pada 11 dari 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman,” ujar Welly Suhery dalam paparannya di hadapan jajaran BNPB, hadir Sestama BNPB Rustian,  Gubernur Sumbar Diwakili Sekprov Arry Yuswandi, Kalaksa BPBD Sumbar Era Sumka Munaf serta peserta rakor.

Bupati Welly menjelaskan, bencana tersebut mengakibatkan 361 unit rumah terendam banjir, serta 31 rumah mengalami kerusakan dengan rincian enam rusak berat, empat rusak sedang, dan 21 rusak ringan. Selain itu, kerusakan meluas ke sektor infrastruktur, ekonomi, dan sosial.

“Kerusakan terjadi pada jalan, jembatan, sumber daya air, fasilitas air bersih dan sanitasi. Di sektor ekonomi, persawahan dan kolam ikan masyarakat terdampak, sehingga memengaruhi usaha dan penghidupan warga,” katanya.

Tak hanya itu, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan juga mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.

Berdasarkan hasil pendataan Tim Jitupasna, Bupati Welly menyebut, nilai kerusakan terbesar terjadi pada sektor infrastruktur yang mencapai Rp191,22 miliar, dengan nilai kerugian sebesar Rp376,21 miliar.

Secara keseluruhan, rincian kerusakan dan kerugian meliputi sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor dengan total kerusakan Rp196,67 miliar dan total kerugian Rp389,85 miliar.

“Kondisi ini mengakibatkan gangguan akses transportasi, air bersih, sanitasi, hingga munculnya perkampungan yang terisolasi,” ungkap Welly.

Bupati juga mengungkapkan adanya peningkatan risiko lanjutan pascabencana, terutama munculnya retakan tanah di Kecamatan Lubuk Sikaping, Bonjol, dan Tigo Nagari.

“Sebanyak 774 unit rumah terancam dan harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. Bahkan, kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah turut terganggu,” ujarnya.

Ancaman banjir juga masih berpotensi terjadi akibat luapan sungai di Kecamatan Panti, Padanggelugur, Rao, Rao Selatan, dan Lubuksikaping.

Lebih jauh disampaikan Bupati Welly, dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemkab Pasaman menetapkan sejumlah arah kebijakan yang diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029.

“Kami fokus pada normalisasi sungai yang mendesak, seperti Sungai Batang Sumpu dan Batang Masang, pemulihan akses transportasi, serta perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan,” tegas Welly.

Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Pasaman akan menyiapkan dana penanganan darurat dan mengakomodasinya melalui perubahan RKPD hingga APBD Perubahan 2026.

Kebutuhan Dana R3P Capai Rp428,2 Miliar

Dalam dokumen R3P tiga tahun ke depan, kebutuhan anggaran penanganan pascabencana Kabupaten Pasaman mencapai Rp428,23 miliar, dengan sebagian besar dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Sumber pembiayaan direncanakan berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, kementerian/lembaga, serta hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Dengan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, kami sangat berharap dukungan dari kementerian dan APBD Provinsi Sumatera Barat,” kata Welly Suhery.

Ia menegaskan, pemulihan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama demi mengembalikan kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat Pasaman secara berkelanjutan.(tim). 

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH mendampingi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, S.Si., Apt., M.Kes, dalam kunjungan kerja ke kawasan hunian tetap (Huntap) di Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai, Kabupaten Solok Rabu (07/01).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi pembangunan Huntap, sekaligus memastikan kesiapan fasilitas bagi warga terdampak bencana.

Dalam peninjauan tersebut, Sestama BNPB bersama Bupati Solok yang juga didampingi oleh Sekda Medison, Asisten II Jefrizal, serta Kepala OPD terkait, melihat progres pembangunan unit hunian, kelayakan sarana prasarana, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti akses jalan, air bersih, sanitasi, dan jaringan listrik.

Rombongan juga melakukan dialog dengan warga penerima manfaat untuk mendengarkan langsung kebutuhan serta harapan masyarakat.

Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BNPB terhadap percepatan pemulihan di Kabupaten Solok.  

"Pemerintah daerah akan terus bersinergi bersama pemerintah pusat, agar penanganan pascabencana berjalan optimal, sehingga masyarakat kita dapat segera menempati hunian yang aman dan layak," ujar Bupati.

Sementara itu, Sestama BNPB Rustian menekankan pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan Huntap, dengan tetap menjaga kualitas, dan standar keamanan konstruksi.

"BNPB akan terus memberikan dukungan, agar pembangunan hunian tetap di Saniang Baka dan Muaro Pingai dapat diselesaikan sesuai target, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak bencana," ucapnya.(Lz)

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Struktur kepengurusan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) 0302 masa bhakti 2025-2030 Kabupaten Solok resmi dikukuhkan. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan penuh makna. Kegiatan ini merupakan momentum penting bagi penguatan gerakan kepemudaan dan pembinaan karakter generasi muda di Kabupaten Solok.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Kwartir 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat, Dr. Ir. H. Audy Joinaldy, S.Pt, M.Sc, MM, IPM, ASEAN.Eng  yang sekaligus menyerahkan mandat kepemimpinan kepada pengurus baru, pada Rabu (07/01/26) di aula pertemuan gedung C sekretariat daerah. 

Dalam pelantikan tersebut, Bupati Solok, Jon Firman Pandu, SH, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Kwartir 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok. Dan Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I, dilantik sebagai Ketua Pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) 0302 Kabupaten Solok untuk periode 2025–2030.

Dalam sambutannya, Audy Joinaldy menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam mendukung perkembangan Gerakan Pramuka. Ia menegaskan bahwa Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berakhlak mulia, berkarakter kebangsaan, serta mampu menghadapi tantangan zaman.

“Dengan kepengurusan yang baru ini, kita berharap Gerakan Pramuka di Kabupaten Solok semakin aktif, kreatif, dan mampu melahirkan program-program pembinaan yang bermanfaat bagi generasi muda, serta berkontribusi pada pembangunan daerah,” ujarnya.

Sebagai Ketua Mabicab, Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah siap memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi agar kegiatan kepramukaan di Kabupaten Solok semakin berkembang. 

Sementara Wabup H. Candra, S.H.I sebagai Ketua Kwarcab yang baru dilantik menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembinaan mulai dari tingkat cabang hingga gugus depan, meningkatkan kualitas pembina, serta memperluas sinergi dengan sekolah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

Pelantikan ditandai dengan pembacaan ikrar, penyematan tanda jabatan, penandatanganan berita acara, serta ditutup dengan doa dan sesi foto bersama, sebagai simbol dimulainya tugas kepengurusan baru masa bakti 2025–2030.

Dengan kepengurusan yang baru ini, diharapkan Gerakan Pramuka Kabupaten Solok semakin maju, solid, dan mampu mencetak generasi muda yang tangguh, berdaya saing, dan siap menjadi pemimpin masa depan.(Lz)