Rangkiang Nagari | Portal Berita

Tim Pengarah Rehab dan Rekon Sumatra  Audiensi dan Diskusi di Universitas

Padang, Rangkiang Nagari - Tim Pengarah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra (PRRP) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) melakukan audiensi dan diskusi dengan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Universitas Andalas, Kamis ( 22/10).

Tim dipimpin Merry Efriana menjabat sebagai Asisten Deputi Penanganan Bencana. Posisi nya di bawah Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kemenko PMK.

Hadir  Brigjen TNI Andre Julian sebagai Kepala Perencanaan dan Pengendalian (Karendal) Posko Nasional Satgas Penanggulangan dan Pemulihan Pascabencana (PRR).

Kedatangan Tim Pengarah ke Universitas dalam rangka mencari masukan dan usulan serta diskusi terkait dengan kegiatan penangan Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Sumatera.

Rombongam juga membawa Tim Pakar Set Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera yaitu  Charles Mekardi Ham dan Ridwan Yunus.

Dari Kemenko PM hadir Leontinus Alpha Edison, S.T. Deputi Bidang  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran. Sebelumnya direncanakan hadir via zoom  Prof. Harkunti Rahayu Pertiwi
dan Prof Dwikorita Karnawati
Deputi Kantor Staf Presiden (KSP)

Seperti diketahui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi terhadap bencana meteorologi yang terjadi akhir Nopember 2025 akan berlangsung sampai 2028. Sumatera Barat mendapatkan alokasi dana antara Rp 17 hingga Rp 19 triliun. Selama masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut akan banyak dilakukan kegiatan dan bukan tidak mungkin terjadi kendala dan hambatan di masyarakat.

Oleh sebab itu Kemenko PMK sebagai tim pengarah akan selalu mencari masukan kepada pihak terkait. Utamanya perguruan tinggi. Sekaligus mencarikan jalan keluar bila ditemukan masalah. Lembaga Perguruan adalah pilihan yang tepat untuk itu.

Pertemuan di ruang rapat Rektor Universitas Andalas dihadiri perwakilan Universitas Negeri Padang,  Universitas Muhammadiyah,  Institut Teknologi Padang, Bung Hatta serta berbagai perguruan tinggi lain di kota Padang.

Dari Universitas Andalas hadir Direktur Pascasarjana Unand Prof apt Henny Lucida,  Wadir 1 Dr. Ir. Rusfidra SPt, MSi, Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana ( MMB) Prof Yenny Narny, kaprodi Ilmu Lingkungan  Dr. Jabang Nurdin.

Rektor Universitas Andalas diwakili Rektor II Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc   menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Warek II mengatakan bahwa Universitas Andalas memiliki program  S.2 Kebencanaan, MMB (Magister Manajemen Bencana) dan Pusat Studi Bencana (PSB) serta Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Budaya. Kajian dosen dari dua perspektif ini cukup banyak membantu dalam menjawab persoalan.

Universitas Andalas telah memberikan banyak sumbangan pemikiran dan gagasan besar terhadap masalah kebencanaan di daerah ini dan juga nasional. Hasil riset para guru besar, dosen S.3 dan S.2 begitu banyak,  dapat dijadikan referensi menanggulangi bencana.

Kajian ini bisa dijadikan bahan masukan dan pembelajaran bagi bangsa dan negara, demikian Hefrizal.(*01).

Payakumbuh (RangkiangNagari) – Upaya stabilisasi harga bahan pokok di pasaran terus digenjot oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Mengambil momentum peringatan Hari Pangan Sedunia 2026, sebuah operasi pasar bertajuk Gerakan Pangan Murah resmi digelar di Kantor Camat Payakumbuh Selatan, Rabu (21/10/2026). Dalam kegiatan ini, cabai merah seharga Rp50.000 per kilogram menjadi komoditas primadona yang paling diburu warga.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman memantau langsung jalannya Gerakan Pangan Murah tersebut mengatakan bahwa operasi pasar ini merupakan langkah taktis pemerintah untuk meredam gejolak harga. Sasaran utamanya adalah komoditas strategis yang selama ini rentan memicu inflasi daerah.

"Melalui gerakan pangan murah ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh beras, cabai merah, bawang merah, telur ayam, dan minyak goreng dengan harga yang jauh lebih terjangkau," kata Wawako Elzadaswarman.

Kegiatan yang merujuk pada program Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini mutlak membutuhkan sinergi lintas sektor. Elzadaswarman menegaskan, kelancaran rantai distribusi serta ketersediaan pasokan menjadi penentu utama kestabilan harga, yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah, distributor, petani, hingga pelaku usaha.

"Kami mengajak seluruh pihak menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan serta menghindari praktik penimbunan maupun spekulasi yang merugikan masyarakat. Kami juga terus mendorong pemanfaatan pangan lokal dan pemberdayaan petani serta UMKM pangan di Kota Payakumbuh," imbuhnya.

Di tingkat rumah tangga, pemerintah turut mengedukasi warga agar mulai memanfaatkan lahan pekarangan masing-masing untuk menanam cabai maupun sayuran harian. Masyarakat juga diimbau menekan perilaku pemborosan makanan serta beralih pada pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Elzadaswarman juga meminta Dinas Ketahanan Pangan bersama perangkat daerah terkait untuk terus memonitor fluktuasi harga di pasar dan menyiapkan skenario antisipatif jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan.

"Kami berharap gerakan pangan murah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Edvidel Arda merinci ketersediaan komoditas yang dijajakan pada operasi pasar tersebut. Pihaknya mendistribusikan 3.600 kilogram beras lokal yang dijual seharga Rp140.000 per 10 kilogram, serta 373 kilogram cabai merah seharga Rp50.000 per kilogram.

Selain itu, tersedia pula 300 kilogram bawang merah seharga Rp20.000 per kilogram, 325 kilogram gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram, serta 300 tray telur ayam dengan harga Rp35.000 per tray.

"Untuk minyak goreng, kami menyediakan 320 kemasan berisi dua liter dengan harga Rp30.000 per kemasan. Komoditas ini kami siapkan agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," kata Edvidel.

Gerakan Pangan Murah ini ditujukan secara khusus bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Guna mencegah aksi borong oleh pihak tak bertanggung jawab, warga yang ingin berbelanja cukup menunjukkan lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat transaksi.

Edvidel memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penyeimbang harga pasar ini sepenuhnya ditopang oleh alokasi dana APBD Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Untuk memastikan pemenuhan hak publik tersebut berjalan optimal dan presisi, Pemko Payakumbuh terus melahirkan sejumlah inovasi. Di antaranya adalah integrasi pelayanan tatap muka secara terpadu di MPP Kota Payakumbuh serta optimalisasi layanan digital tanpa batas waktu melalui portal resmi website PPID Kota Payakumbuh.

Melalui keikutsertaan dalam ajang Monev KI Sumbar 2026 ini, Pemko Payakumbuh menargetkan raihan predikat prestisius sebagai Badan Publik Informatif. Lebih dari sekadar penghargaan, capaian tersebut diproyeksikan menjadi pemacu konsistensi penerapan budaya kerja transparan dan akuntabel di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Payakumbuh.