Rangkiang Nagari | Portal Berita

Padang Pariaman (Rangkiangnagari) - Setelah melakukan audiensi dengan Kepala Balai Perkeretaapian pada beberapa waktu lalu, hari ini, Kamis 24 April 2025, Bupati Padang Pariaman kembali melakukan kunjungan ke Balai Perkeretaapian untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, disambut hangat oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, Bapak Ir. Moh. Risal Wasal, yang didampingi oleh Kepala Bagian Keuangan beserta jajaran. Pertemuan berlangsung di Gedung Karsa Lantai 2, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan dan proposal yang telah diajukan oleh Bupati Padang Pariaman terkait pemanfaatan Barang Bongkaran (besi rel) milik Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Padang. 

Bupati John Kenedy Azis menyampaiakan terimakasih dan bersyukur atas reapon positif dari Pak Dirjen, dimana Pak Dirjen menyanggupi dan merespon akan mengakomodir permintaan yang diusulkan Pemerintah Daerah. 

"Alhamdulillah permintaan dan permohonan kita direspon dan akan diakomodir oleh Pak Dirjen Perkerataapian" sebutnya.

Dalam permohonannya, Bupati mengusulkan pemanfaatan 1.000 batang rel bekas, 1.500 batang bantalan beton, dan 75 batang H Beam.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI Risal Wasal, menyampaikan bahwa setelah dilakukan penelusuran, jumlah barang bongkaran yang tersedia di BTP Kelas II Padang, saat ini terdiri dari sekitar 200 batang rel bekas dengan panjang 7–10 meter per batang, serta 1.500 batang bantalan beton bekas.

“Kami akan memeriksa kondisi barang tersebut terlebih dahulu untuk memastikan apakah masih layak digunakan kembali. Jika memang masih layak, kami akan mengakomodir sebagian permintaan dari Bapak Bupati sesuai dengan ketersediaan yang ada,” ujar Risal Wasal"(kk)

Padang Pariaman (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengambil langkah tegas demi menjaga dunia pendidikan dari praktik pungutan liar (pungli). 

Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mereka resmi menerbitkan surat edaran yang melarang segala bentuk pungutan dan kegiatan seremonial yang membebani siswa, seperti acara perpisahan dan study tour.

Surat Edaran Nomor 420/2/84/Disdikbud/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. Anwar ini berlaku sejak 17 April 2025 dan ditujukan kepada seluruh Kepala Sekolah serta Pengawas TK, PAUD, SD, dan SMP se-Kabupaten Padang Pariaman.

“Larangan ini bukan tanpa dasar. Kami mengacu pada berbagai regulasi nasional yang menegaskan bahwa pendidikan dasar harus bebas biaya dan inklusif,” tegas Anwar saat ditemui di ruang kerjanya.

Adapun regulasi yang menjadi dasar edaran ini antara lain:

PP No. 17 Tahun 2010, yang melarang pungutan tidak sah oleh pendidik dan tenaga kependidikan,

Permendikbud No. 44 Tahun 2012, yang menegaskan larangan pungutan pada satuan pendidikan dasar negeri,

Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Pasal 12 huruf b, yang melarang Komite Sekolah memungut dana dari peserta didik.

Tidak boleh ada pungutan uang kenang-kenangan.

Acara perpisahan seperti study tour dilarang keras.

Sekolah tidak boleh memungut dana untuk komite, OSIS, maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Pertunjukan seni atau perpisahan tidak boleh membebani siswa secara finansial.

Sekolah dilarang mengadakan atau menjual seragam.

Penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) tidak diperbolehkan.

Dilarang memungut biaya dari guru untuk administrasi kepegawaian dan keuangan.

Tidak diizinkan mengadakan wisuda kelulusan.

“Kami ingin memastikan pendidikan dasar di Padang Pariaman berjalan sesuai amanat undang-undang: gratis, adil, dan tanpa diskriminasi. Semua pihak, terutama sekolah, harus patuh dan bertanggung jawab,” tegas Anwar.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya preventif dalam menekan praktik pungli yang kerap mencoreng dunia pendidikan dan memberatkan wali murid. Dinas Pendidikan berharap surat edaran ini menjadi pedoman yang ditaati oleh seluruh institusi pendidikan di wilayah tersebut. (kk) 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Program Tebus Bersama Pupuk Subsidi, menjadi salah satu bentuk perhatian Pupuk Indonesia untuk mendukung visi misi Presiden RI Prabowo Subianto, dalam mewujudkan Swasembada Pangan. 

"Pupuk merupakan salah satu komponen yang membantu peningkatan sektor pertanian, dibutuhkan oleh para petani,” kata ​Benny Farlo, Senior Manager Regional 1A Sumatera Bagian Utara  PT Pupuk Indonesia (Persero).

Hal itu dikemukai Benny Farlo, ketika menghadir di Kios Pupuk Subsidi Nikifora  di Sanjai, Kota Bukittinggi, Kamis (24/4/25). Program pemerintah bersama PT Pupuk Indonesia, agar penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani meningkat di seluruh Indonesia. 

Begitu juga di Bukittinggi dan Sumatera Barat, para petani mendapatkan kemudahan untuk penebusan pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami hadir di Sanjai, Kota Bukittinggi,  bersama Dinas Pertanian dan Pangan 

Kota Bukittinggi, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Bahkan, petani dapat menebus pupuknya dan dapat hadiah lagi, ”katanya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada stakeholder (petani dan pemerintah) untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Para petani dapat menebus pupuk subsidinya sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) melalui aplikasi iPubers hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang prosesnya lebih memudahkan akses para petani untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Program Tebus Bersama Pupuk Subsidi ini, menjadi salah satu bentuk perhatian Pupuk Indonesia untuk mendukung visi misi Presiden Prabowo, mewujudkan swasembada pangan. 

"Pupuk merupakan salah satu komponen yang membantu peningkatan sektor pertanian, dibutuhkan oleh para petani,” ujarnya

PT Pupuk Indonesia (Persero) membuka diri untuk respon cepat terhadap permasalahan kebutuhan dan distribusi pupuk subsidi yang dialami masyarakat. 

“Kami sangat respon cepat terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai petani, apakah itu soal HET, kelangkaan pupuk, dan lain sebagainya. Di Kota Bukittinggi ini masyarakatnya masih eksis mengusahakan sektor pertanian dikarenakan di sini masih ada sawahnya,” jelasnya.

Sementara itu, Manajer Penjualan Wilayah Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau PT Pupuk Indonesia (Persero), Fajar Ahmad, menyebut, swasembada pangan yang diusung oleh pemerintah dapat tercapai ketika ketersediaan pupuk dan kemudahaan petani untuk mengakses pupuk subsidi terwujud di lapangan.

Menurutnya, seluruh komponen harus bersama-sama mendukung peningkatan produktivitas pertanian, sehingga Pupuk Indonesia ikut menjaga ketersediaan pupuk subsidi di tingkat distributor  khususnya di kios pupuk dalam kondisi aman.

 "Dengan tersedianya pupuk bagi masyarakat dalam kondisi aman dan terjaga, semoga program pemerintah terhadap swasembada pangan dapat tercapai," harapnya. 

Sekaitan itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, Hendri, megapresiasi hadirnya Benny Farlo dan Fajar Ahmad, di daerah ini untuk memotivasi masyarakat sebagai petani agar bersemangat di sektor pertanian.

Ia optimis  kehadiran itu  menjawab sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh para petani terhadap ketersediaan pupuk subsidi, apalagi program Tebus Bersama Pupuk Subsidi  ini mendorong petani melakukan penebusan pupuk subsidi  tepat waktu yang didasari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Kebutuhan pupuk subsidi itu dibuat sendiri oleh petani melalui RDKK, sehingga kita berharap petani dapat menebus pupuk itu tepat waktu. Kehadiran Pak Benny dan Pak Fajar di Kios Pupuk Nikifora di Sanjai ini dapat memotivasi para petani di Kota Bukittinggi untuk meningkatkan produktivitas  hasil pertanian, dan menjawab permasalahan terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan,” tegasnya

Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia  (Persero) Regional Sumatera bagian Utara  sudah melaksanakan program Tebus Bersama Pupuk Subsidi ini di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Aceh, Nias dan beberapa daerah lainnya. Karena Manajemen Pupuk Indonesia berkomitmen untuk lebih dekat dengan para petani, sehingga program Tebus Bersama Pupuk Subsidi familiar di tengah public. (rul)