Rangkiang Nagari | Portal Berita

Padang (Rangkiangnagari) - Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengingatkan program bantuan rehabilitasi 8000 rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Kesehatan RI guna mempercepat penurunan angka tuberkulosis (TBC) di Kota Payakumbuh.

Usulan tersebut disampaikan saat menghadiri kuliah umum bersama Wakil Menteri Kesehatan RI di Aula Prof. M. Syaaf, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Selasa (12/05/2026).

“Untuk percepatan penurunan kasus TBC di Payakumbuh, kami meminta 100 paket perbaikan rumah tidak layak huni, karena sebagian besar kasus TBC ini berawal dari kondisi rumah yang tidak layak,” kata Wako Zulmaeta.

Ia menilai penanganan TBC tidak cukup hanya melalui layanan kesehatan, tetapi juga memerlukan intervensi terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut Zulmaeta, Pemko Payakumbuh mendorong program rehabilitasi rumah bagi penderita TBC yang berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga 4.

“Kita ingin penderita TBC yang rumahnya tidak layak bisa mendapat bantuan rehabilitasi rumah. Ini penting agar upaya penanganan TBC berjalan maksimal,” ujarnya.

Sebab, menurutnya, kategori Rumah Yang Tidak Layak Huni, selain tidak menyediakan terhadap struktur bangunan dan kecukupan luas, juga tidak memenuhi terhadap aspek kesehatan, seperti pencahayaan, sirkulasi udara serta faktor pencemar lainnya yang mempengaruhi kesehatan penghuninya.

Wakil Menteri Kesehatan RI Benyamin Paulus Octavianus mengapresiasi kehadiran kepala daerah, termasuk Zulmaeta, dalam kuliah umum tersebut.

Ia menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan sektor kesehatan dan penyediaan gizi masyarakat.

“Bagaimana menjadi bangsa yang unggul jika SDM-nya lemah. Karena itu pemerintah menyelenggarakan program makan bergizi gratis, bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembangunan rumah sakit dengan fasilitas lengkap sampai ke daerah,” katanya.

Benyamin juga meminta kepala daerah rutin turun ke lapangan untuk memastikan kecukupan gizi masyarakat serta menjaga langsung kondisi kesehatan warga.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah.

“Harapan kita kepala daerah rutin melakukan kontrol ke lapangan untuk menjaga kecukupan gizi masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut, hingga kini terdapat 25.037 penderita TBC di Sumatera Barat, namun baru sekitar 62 persen yang berhasil teridentifikasi.

Kondisi itu dinilai berbahaya karena penderita yang belum ditemukan masih berpotensi menularkan penyakit kepada masyarakat lain.

“Kota Payakumbuh ada 709 kasus TBC dan baru ditemukan sekitar 57 persen atau 404 orang. Nanti anggarannya akan kami berikan, karena pada umumnya penderita TBC berasal dari keluarga tidak mampu,” katanya.

Menurut Benyamin, pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan rehabilitasi rumah bagi penderita TBC dari kelompok ekonomi bawah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk memutus rantai penularan penyakit.

“Kita ingin kasus TBC ini segera diselesaikan dan masyarakat bisa terbebas dari TBC,” katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas menyebutkan kampus tersebut terus berkontribusi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk memproduksi satu juta botol tinta Pemilu 2024 berbahan dasar gambir hasil penelitian dosen.

“Fakultas Kedokteran Unand telah lebih dulu berdiri sejak tahun 1955 di Bukittinggi dengan tujuan melahirkan dokter di tanah Sumatera. Sampai hari ini sudah ribuan dokter lahir dan mengabdi di seluruh Indonesia hingga mancanegara,” katanya.

Ia menambahkan, TBC masih menjadi tantangan besar kesehatan nasional karena Indonesia termasuk negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi di dunia.

Oleh karena itu, ia mendorong kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mempercepat pemberantasan penyakit tersebut.

“Misi kita memerdekakan Sumbar dan Indonesia dari TBC. Karena itu diperlukan dukungan semua pihak untuk melengkapi fasilitas dan memperkuat penanganannya,” tutupnya. (Rn)

Jakarta (Rangkiangnagari) - Bank Nagari kembali menorehkan prestasi gemilang di tahun 2026. Kali ini, bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) berhasil meraih penghargaan Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award 2025 kategori Usaha Besar dan Usaha Menengah Terbaik.

Bahkan, Bank Nagari merupakan satu-satunya institusi yang mewakili pulau Sumatera sekaligus satu-satunya Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang menjadi penerima penghargaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5). Penghargan Paritrana Award 2025 sendiri sudah melalui penilaian sejak 2025 lalu.

Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari, Gusti Candra mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah mempercayai Bank Nagari untuk menerima Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award 2025 kategori Usaha Besar dan Usaha Menengah Terbaik.

Ia menambahkan, Bank Nagari terus memperkuat komitmennya dalam mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sumatera Barat melalui kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek.

Diketahui, Bank Nagari tercatat telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak Juli 1978 (dahulu bernama Astek / Asuransi Tenaga Kerja) untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sementara program Jaminan Pensiun (JP) mulai diikuti sejak Juli 2015 dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada tahun 2022.

Total iuran yang dibagikan Bank Nagari sepanjang 2024 mencapai lebih dari Rp20,66 miliar, sementara Tahun 2025 total iuran yang telah dibagikan tercatat sebesar Rp21,09 miliar.

Selain kepesertaan internal, Bank Nagari juga menunjukkan dukungan terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan masyarakat melalui berbagai program kolaboratif.

Salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Nagari yang memberikan perlindungan kepada 1.000 pelaku usaha mikro binaan di Sumatera Barat.

Program tersebut mencakup perlindungan JKK dan JKM selama sembilan bulan dengan total bantuan mencapai Rp151,2 juta.

Bank Nagari juga menjalankan program “Sertakan” kolektif untuk 1.056 nelayan di Kota Padang melalui perlindungan JKK dan JKM selama enam bulan dengan nilai bantuan sebesar Rp106,4 juta lebih.

Secara keseluruhan, total dukungan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang diberikan mencapai Rp257,6 juta lebih.

Selain itu, Gusti menyebut Bank Nagari bersama BPJS Ketenagakerjaan juga menghadirkan sejumlah bentuk kerja sama layanan untuk memudahkan peserta dalam mengakses layanan keuangan dan pembayaran.

Beberapa layanan tersebut di antaranya pembayaran iuran peserta penerima upah (PU) dan bukan penerima upah (BPU) melalui aplikasi Ollin oleh Bank Nagari, teller, hingga Nagari Cash Management (NCM).

Kerja sama lainnya meliputi pembukaan rekening tabungan untuk pembayaran klaim manfaat jaminan sosial peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sumatera Barat sekaligus meningkatkan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat dan pekerja.

Terpisah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan sekaligus menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Saiful juga menyampaikan apresiasi kepada Menko PM atas dukungan dan komitmennya dalam mendorong penyelenggaraan Paritrana Award sebagai bagian dari penguatan perlindungan sosial nasional.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI atas dukungan dan arahannya dalam mendorong penyelenggaraan Paritrana Award,” jelas Saiful.

Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga diharapkan menjadi katalisator dalam mendorong kompetisi positif antardaerah dan pelaku usaha untuk menghadirkan inovasi perlindungan pekerja.

Sebanyak 15 kepala daerah, badan usaha dan UMKM menerima Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayahnya masing-masing.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menko Muhaimin Iskandar, kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, serta badan usaha yang dinilai unggul dalam implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Untuk kategori Pemerintah Provinsi Terbaik, di antaranya Provinsi Banten, Kalimantan Timur dan Papua Barat Daya. Kemudian, kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota, di antaranya Kabupaten Balangan, Kabupaten Tangerang dan Kota Makassar.

Selanjutnya, di kategori Usaha Besar dan Usaha Menengah, para penerima penghargaan di antaranya PT Daikin Air Conditioning Indonesia, Hosana Medika Pratama dan PT Bank Nagari/ Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat.(**).

Solsel ( Rangkiangnagari ) - Empat orang Calon Pasukan    Pengibar Bendera Pusaka ( Paskibraka ) asal Kabupaten Solok Selatan saat ini tengah berjibaku memperebutkan posisi            Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat. Mereka pun juga      memiliki kesempatan untuk ikut serta pada seleksi      Paskibraka nasional jika memenuhi persyaratan .    

Keempat siswa tersebut yakni Azizi Valerian Akbar dari SMA Negeri 3 Solok Selatan dan Ismail Azam Azuri dari MAN 1 Solok Selatan. Kemudian Nadifah Talita Yosan dari SMA Negeri 1 Solok Selatan dan Rindu Rusyda Nafisa dari SMA Negeri 6 Solok Selatan.                                       

Siswa-siswi terbaik ini sebelumnya juga telah lolos dalam       seleksi Paskibraka di tingkat kabupaten . Namun kini harus       bersaing dengan lebih ketat untuk memperebutkan posisi 29 putra dan 29 putri yang akan mengerek bendera Merah Putih                 pada hari kemerdekaan Indonesia ke-81 nanti di Istana Gubernur Sumatera Barat.       

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan Zulhendra Wilson mengatakan tahun ini Solok Selatan mengisi seluruh kuota yang diberikan untuk mengikuti                     seleksi .

Keempat siswa yang dipilih ini merupakan putra -putri      terbaik Solok Selatan yang telah melewati berbagai tahapan      seleksi dengan kemampuan , disiplin , serta mental yang baik ,” kata Zulhendra , Senin ( 11/05 ).         

Sebelumnya keempatnya bersama dengan siswa-siswa lainnya di Solok Selatan telah melalui enam jenis seleksi sejak Maret 2026 lalu . Finalisasi calon Paskibraka di kabupaten pun telah                      dilakukan pada 30 April 2026 lalu .   

Seleksi  di  tingkat provinsi ini dilaksanakan di BLUD Balai     Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) dan Pelatihan     Kesehatan  ( Pelkes )  Provinsi  Sumatera Barat  pada  tanggal 8-13 Mei 2026.

Zulhendra mengharapkan keempat calon Paskibraka ini dapat      memberikan kemampuan terbaiknya selama mengikuti    seleksi . Lalu mengulangi kembali prestasi siswa asal Solok Selatan, Faiha Athailla , yang menjadi Paskibraka di Istana Negara pada tahun 2022 lalu .               

Ia juga meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat        Solok  Selatan agar  para peserta diberikan dengan lancar dan    mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi​      hingga nasional . (DT )