Rangkiang Nagari | Portal Berita

Padang, Rangkiang Nagari  ( Des) - Tim Peduli Bencana Fakultas Peternakan Unand mengunjungi dan sekaligus memberikan bantuan terhadap masyarakat Batu Busuk yang terdampak bencana banjir dan longsor, Sabtu pagi (6/12).

Satu mobil yang berisi 8400 butir telur dan iring-iringan mobil pimpinan dan dosen Fak.Peternakan bergerak dari Kampus Limau Manis menuju daerah kawasan bencana, mulai dari Koto Lua, hingga ke PLTA Kuranji.

Dipimpin Wakil Dekan II Dr Nurhayati dan Ketua Senat Fakultas Peternakan Prof Asdi Agustar tim melihat dari dekat dahsyatnya kerusakan-kerusakan yang terjadi dan  menimpa masyarakat Butu Busuk dan Lambung Bukik secara umum.

Bantuan berupa ribuan butir itu diserahkan ke beberapa dapur umum, dipandu Babinkamtibmas Maulana dan Ketua RT. Edi Tando. Terdapat tiga dapur umum yang selalu menyediakan makanan bagi masyarakat terdampak.

Kerusakan berat berupa hancurnya rumah-rumah penduduk dan tertimbun areal persawahan merupakan sebuah fenomena yang akan berdampak panjang dan menimbulkan kesulitan ekonomi dimasa mendatang.

Di depan posko bencana bantuan Batu Busuk

Saat ini begitu banyak mengalir bantuan berupa kebutuhan pokok dan sandang masyarakat. Problem besar dimana meraka akan beristirahat,  dikala rumah meraka hanyut dan hancur.

Banjir bandang dan longsoran dahsyat terjadi 27 Nopember 2025. Saat itu volume air hujan begitu tinggi dan sungai-sungaipun meluap dan menghantam segala yang menghalangi.

Daerah yang menderita paling parah di kota Padang adalah Batu Busuk dan Lambung Bukik secara umum. Puluhan rumah rata dengan sungai. Kayu gelondongan menghancurkan sendi-sendi bangunan bahkan jembatan Batu Busuk dan Gunung Nago. 

Wakil Dekan II Fak.Peternakan Dr Nurhayati ketika menyerahkan bantuan meminta masyarakat tertimpa musibah selalu bersabar dan tidak putus asa. Segera bangkit dan ambil hikmah dari malapetaka ini, himbaunya 

Sementara Guru Besar Ilmu Sosial Ekonomi Peternakan Prof Asdi Agustar menyampaikan bahwa perlu dilakukan maping atau pemetaan terhadap bencana yang terjadi serta langkah strategis membangun ekonomi masyarakat terdampak ke depan.

Sebagai orang akademisi pemberian bantuan berupa ribuan butir telur adalah sebagai rasa kepedulian awal, bagi saudara kita di sekitar kampus. Itu belum cukup, harus ada langkah yang komprehensif untuk jangka panjang, katanya.(*b).

Jakarta, Rangkiang Nagari — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat memfasilitasi 5.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia.

Kesepakatan ini dicapai dalam audiensi antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Kantor PKP, Jakarta, Jumat (5/12).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi bagi wartawan merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan akses hunian layak bagi seluruh wartawan.

Ia menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan semua kelompok masyarakat termasuk wartawan yang berada di garis depan penyampaian informasi memiliki kesempatan untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

“Saya sangat menghormati profesi wartawan. Karena itu kami ingin wartawan memperoleh hak dan informasi yang jelas. Program rumah subsidi ini wujud kehadiran negara, sesuai program Presiden Prabowo,” tegas Menteri Ara.

Ia menantang PWI agar segera menyiapkan data dan melakukan sosialisasi masif kepada wartawan di seluruh Indonesia agar program ini tepat sasaran dan dapat direalisasikan sepenuhnya.

Menteri Ara bahkan menyampaikan bahwa 5.000 unit tersebut harus terserap seluruhnya pada 2026, tantangan yang langsung disanggupi oleh Ketum PWI.

"Deal, ya?” tanya Menteri Ara.

“Ya, deal,” jawab Akhmad Munir.

Menanggapi komitmen tersebut, Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan insan pers. Ia menegaskan bahwa PWI siap menggerakkan jaringannya untuk memastikan program ini dapat diakses secara luas, tidak hanya oleh anggota PWI tetapi seluruh wartawan yang membutuhkan hunian layak.

Menurutnya, fasilitas ini menjadi angin segar terutama bagi wartawan yang selama ini kesulitan memperoleh rumah karena penghasilan yang terbatas.

“Terima kasih kepada Menteri PKP yang telah menyediakan fasilitas pengadaan rumah bagi wartawan. Kami berharap seluruh wartawan di Indonesia memanfaatkan kesempatan ini,” ujarnya.

**Sosialisasi untuk Masyarakat**

Selain penyediaan rumah, Menteri Ara juga meminta dukungan PWI untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

KPR FLPP adalah subsidi perumahan dari pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang bertujuan membantu masyarakat memiliki rumah dengan suku bunga tetap 5% selama masa tenor, cicilan ringan, jangka waktu hingga 20 tahun.

"Dan uang muka yang terjangkau," ujar Ara.

Melalui dukungan PWI, ia mengharapkan informasi mengenai pembelian rumah bersubsidi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk wartawan, sehingga mereka memahami mekanisme pembelian rumah yang aman, legal, dan terjangkau. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat menghindarkan publik dari misinformasi terkait program perumahan.

Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional bersama Kementerian PKP, BP Tapera, developer, dan agen properti pada Selasa, 9 Desember 2025, yang akan digelar dari kantor PWI Pusat.

“Kami mengajak pengurus PWI provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh anggota untuk mengikuti sosialisasi ini,” kata Akhmad Munir.

Ia menjelaskan bahwa program ini sangat relevan, mengingat PWI memiliki sekitar 35.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat mengakses skema subsidi sesuai aturan KPR FLPP. Dengan pendapatan sekitar Rp2–3 juta, seorang wartawan dapat mengakses rumah subsidi dengan cicilan sekitar Rp1.080.000 per bulan.

“Alhamdulillah, program ini memberi solusi nyata bagi kesejahteraan insan pers,” ujar Munir.

Program penyediaan 5.000 rumah untuk wartawan ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Kementerian PKP dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.(*).

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kota Payakumbuh menunjukan komitmen dalam melindungi  tenaga kerja melalui penandatanganan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan Tahun Anggaran 2026.

Penandatangan MoU tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Payakumbuh , Jumat (05/12/2025).

Pada tahun 2026, Pemko Payakumbuh akan mengikutsertakan pekerja rentan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan. 

Target peserta pada tahun tersebut berjumlah 3.158 pekerja rentan, di mana seluruh iurannya akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pekerja rentan yang akan diikutsertakan merupakan masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan akan diverifikasi oleh Dinas Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, serta pemerintah kelurahan. Untuk melaksanakan program ini, Pemko Payakumbuh telah menyiapkan anggaran sebesar Rp661.149.750.

Untuk bulan desember 2025 ini, Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah mendaftarkan  sebanyak 2.410 pekerja rentan, dengan iuran yang bersumber dari sumbangan pribadi Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, Baznas dan donatur lainnya.

Pada kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan bukti bahwa Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, telah melakukan pembayaran iuran bagi pekerja rentan. Penyerahan bukti pembayaran ini menjadi simbol komitmen Pemko Payakumbuh dalam memenuhi kewajiban perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Dokumen kerja sama ini mencakup dalam ruang lingkup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

MoU bertujuan untuk Mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Payakumbuh, Meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, baik bagi pekerja formal maupun informal, serta terpenuhinya penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan itu, Zulmaeta menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan komitmen kuat pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat pekerja mendapatkan perlindungan yang layak.

“MoU ini bukan hanya administrasi kerja sama, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya, khususnya pekerja yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian,” ujarnya

Ia juga berharap BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“BPJS Ketenagakerjaan diharapkan semakin komit dengan pelayanan, dan mampu meyakinkan masyarakat tentang pentingnya perlindungan asuransi. Terima kasih kepada BPJS, semoga program ini memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat Payakumbuh,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddal, memberikan apresiasi atas komitmen Pemko Payakumbuh. 

Ia menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan, sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kami, masyarakat terutama pekerja rentan dapat terlindungi melalui jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ketika perlindungan ini berjalan dengan baik, kita yakin dan percaya bahwa masyarakat Payakumbuh dapat bekerja lebih tenang karena sudah memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Iddal menambahkan bahwa jaminan sosial merupakan langkah nyata untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Peran BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya memberikan jaminan, tetapi mencegah munculnya keluarga miskin baru. Ketika risiko terjadi dan tidak ada perlindungan, keluarga bisa jatuh dalam kemiskinan. Karena itu, dengan adanya program ini, kita memastikan masyarakat tetap terlindungi,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten I, serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. (Rn)