Latest Post

Padang Aro (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kabupaten bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Solok Selatan terus mendorong optimalisasi peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid. Ini menjadi upaya untuk meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sekaligus memperkuat program pengentasan kemiskinan.

Bupati Solok Selatan H. Khairunas menegaskan bahwa zakat merupakan ajaran yang mengandung nilai kepedulian dan keadilan sosial. Menurutnya, zakat tidak hanya berfungsi membersihkan harta, tetapi juga menjadi sarana membantu masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat perekonomian umat.

“Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan. Apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, zakat mampu menjadi kekuatan dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penanggulangan bencana,” kata Khairunas dalam Berbagainya pada kegiatan Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) UPZ Masjid di Hotel Pesona Alam Sangir, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, masjid memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, keberadaan UPZ di masjid dinilai sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi sehingga penyalurannya lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Ia mengajak seluruh pengurus masjid menjadi mitra strategi Baznas dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menunaikan zakat sesuai syariat Islam sekaligus mendukung pembentukan dan penguatan UPZ di masjid.

“Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berkomitmen terus mendukung tata kelola zakat melalui kolaborasi bersama Baznas. Semoga kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun gerakan sadar zakat di Solok Selatan dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Solok Selatan, Zulfajriadi, mengatakan saat ini telah terbentuk sekitar 40 UPZ di berbagai wilayah di Solok Selatan. Namun, dari jumlah tersebut baru sekitar 10 UPZ masjid yang secara konsisten aktif menghimpun dana ZIS.

“Kondisi ini menjadi dasar bagi Baznas untuk terus melakukan sosialisasi, optimalisasi, dan akselerasi peran UPZ masjid. Tujuannya adalah menggali potensi zakat, infak, dan sedekah yang ada di Solok Selatan agar volume penghimpunan semakin meningkat, sekaligus mendorong keaktifan UPZ di setiap nagari,” paparnya.

Selain meningkatkan penghimpunan dana umat, lanjutnya, Baznas juga terus memperkuat kapasitas pengurus agar pengelolaan zakat berjalan secara amanah, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat semakin meningkat.

Senada, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan Fitriyoni menegaskan bahwa Baznas dan UPZ merupakan instrumen penting dalam pengumpulan sekaligus pendistribusian zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Untuk itu, ia berharap pengurus UPZ masjid tidak hanya aktif menghimpun zakat, tetapi juga memastikan pendistribusiannya tepat sasaran karena pengurus masjid merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di lingkungannya. 

Pasaman (Rangkiangnagari)Bupati Pasaman, Welly Suhery, melantik dan mengambil sumpah jabatan 90 kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, Senin (20/7), di Aula Lantai III Kantor Bupati Pasaman. 

Dalam memastikan pelantikan tersebut, Bupati Welly menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap integritas, profesionalisme, serta tidak ada praktik pungutan pembohong (pungli) dalam proses penyampaian kepala sekolah.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pasaman memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemajuan daerah.

Dalam berbagai hal, Bupati Welly Suhery menegaskan bahwa pelantikan kepala sekolah bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan langkah-langkah strategi untuk melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa perubahan nyata di dunia pendidikan.

“Keberhasilan pembangunan pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di setiap satuan pendidikan. Kepala sekolah harus mampu menjadi penggerak perubahan, membangun budaya kerja yang disiplin, inovatif, dan berintegritas demi meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya, kepala sekolah memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, membangun karakter peserta didik, serta meningkatkan prestasi sekolah melalui tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Bupati juga mengajak seluruh kepala sekolah memperkuat sinergi dengan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan agar setiap program pendidikan berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

“Seluruh jajaran pendidikan harus bergerak dalam satu komando, mematuhi aturan yang berlaku, serta mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Pendidikan yang maju hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama, integritas, dan komitmen yang kuat,” tegasnya.

Selain pentingnya transformasi kepemimpinan di dunia pendidikan, Bupati Welly memastikan proses pengangkatan dan pelantikan kepala sekolah telah dilaksanakan secara objektif, profesional, transparan, serta berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Ia secara khusus mengingatkan bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun selama proses pelantikan. Oleh karena itu, apabila terdapat oknum yang mengatasnamakan pejabat Pemerintah Kabupaten Pasaman dan meminta ketidakseimbangan dengan janji jabatan tertentu, masyarakat diminta segera melaporkannya agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di akhir arahannya, Bupati berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik mampu menjadi teladan dalam menjunjung integritas, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, serta melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. 

Suasana dilantik usai mulai terasa haru. Sejumlah kepsek yang dilantik ada yang menangis ada yang tertawa bahagia. Mereka juga ada yang terlihat bersalam-salaman dan saling menyemangati.


Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mengguncang pita pertanda akan dimulainya pembangunan rumah bersubsidi sebagai kerjasama dengan bank Nagari 

Painan (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan memperkuat upaya penyediaan perumahan layak bagi masyarakat dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Bank Nagari Cabang Painan.

Penandatanganan kerjasama ini terkait dukungan pembiayaan rumah bersubsidi. Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung bersamaan dengan pembukaan Pameran Perumahan Bersubsidi yang diselenggarakan Forum Developer Pesisir Selatan, Senin (20/7/2026).

Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, SH, MH, mengatakan penyediaan rumah layak huni tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang agar kebutuhan masyarakat terhadap perumahan yang terjangkau dapat terpenuhi.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bank Nagari yang telah menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung pembiayaan rumah bersubsidi. Sinergi ini diharapkan semakin memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak,” ujar Hendrajoni.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga memperoleh dukungan dari pemerintah pusat melalui alokasi kuota sebanyak 1.000 unit rumah bersubsidi pada tahun 2026. Kuota tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara langsung.

Melalui skema KPR FLPP, masyarakat yang berada di dataran rendah memperoleh sejumlah kemudahan, antara lain suku bunga tetap sebesar 5 persen per tahun, uang muka yang ringan, serta cicilan yang relatif terjangkau. Pemerintah berharap skema tersebut mampu meningkatkan angka kepemilikan rumah pertama di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, program rumah bersubsidi juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Pembangunan perumahan berpotensi mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, meningkatkan permintaan terhadap industri bahan bangunan, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan masih terdapat sekitar 3.432 aparatur sipil negara (ASN) yang belum memiliki rumah pribadi. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk terus memperluas akses pembiayaan, tidak hanya bagi ASN, tetapi juga anggota TNI, Polri, serta masyarakat rendah yang memenuhi ketentuan program.

Sementara itu, Kepala Divisi Kredit dan Mikro Banking Bank Nagari, Busnel Watson, menyatakan bahwa program KPR FLPP dirancang untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Menurutnya, Bank Nagari berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.

Sementara itu, Kepala Divisi Kredit dan Mikro Banking Bank Nagari, Busnel Watson, menyatakan bahwa program KPR FLPP dirancang untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Menurutnya, Bank Nagari berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.

Di sisi lain, realisasi target penyediaan rumah bersubsidi akan bergantung pada sejumlah faktor, seperti kesiapan pengembang menyediakan unit sesuai spesifikasi, kelengkapan persyaratan calon penerima, proses verifikasi, hingga penyaluran pembiayaan oleh perbankan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat menjalankan programnya secara optimal agar berjalan tepat sasaran.

Melalui sinergi antara Pemkab Pesisir Selatan, Bank Nagari, Forum Pengembang Pesisir Selatan, dan pemerintah pusat, pameran perumahan bersubsidi diharapkan tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga memberikan informasi yang komprehensif mengenai pilihan penempatan, persyaratan administrasi, serta mekanisme pengajuan KPR FLPP.

Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung penyediaan rumah layak huni sekaligus menyukseskan program pembangunan nasional tiga juta rumah.(rel.bn).

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.