Rangkiang Nagari | Portal Berita

Pasaman (Rangkiangnagri) - Guna memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat tetap stabil pasca libur Idul Fitri 1447 H, Bupati Pasaman, Welly Suhery, melakukan peninjauan langsung ke Komplek Pergudangan Bulog Batuang Baririk, Nagari Tanjung Beringin, Kamis (26/03/26).

Turut mendampingi Bupati dalam pengecekan tersebut, Pimpinan Perum Bulog Cabang Bukittinggi, Romi Victa Rose, Asisten I, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, serta Sekretaris Bappeda Kabupaten Pasaman.

Peninjauan ini difokuskan pada pengecekan fisik kualitas beras serta volume cadangan pangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan di wilayah masyarakat Kabupaten Pasaman.

Dalam arahannya di sela peninjauan, Bupati Welly Suhery menyampaikan bahwa pengecekan ini krusial dilakukan untuk mengantisipasi adanya leher harga atau potensi kelangkaan pangan di pasar setelah masa puncak konsumsi lebaran. Beliau menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

“Hari ini kami memastikan langsung bahwa stok beras di gudang Bulog mencukupi untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Kami tidak ingin ada kekhawatiran di tengah masyarakat terkait ketersediaan bahan pokok pasca lebaran. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Bulog untuk distribusi berjalan lancar,” ujar Bupati Welly Suhery.

Sementara itu, Pimpinan Perum Bulog Cabang Bukittinggi, Romi Victa Rose, memberikan jaminan bahwa pasokan beras di Komplek Pergudangan Batuang Baririk berada pada level aman. Pihaknya terus melakukan pengadaan secara berkelanjutan dan siap menyalurkan cadangan pangan jika sewaktu-waktu diperlukan melalui operasi pasar maupun penyaluran bantuan pangan pemerintah.

Selain mengulas kuantitas, Bupati juga memberikan perhatian pada aspek kualitas beras agar layak dikonsumsi masyarakat. Beliau meminta Dinas Perikanan dan Pangan bersama OPD terkait untuk terus memantau harga pasar secara periodik guna mengambil langkah cepat jika terjadi pencatatan harga yang signifikan.

Kegiatan pengecekan ini diakhiri dengan diskusi teknis antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dan manajemen Bulog terkait penguatan kerja sama dalam skema penyediaan pangan darurat serta optimalisasi penyerapan hasil pertanian lokal guna memperkuat ekosistem pangan di Pasaman.(Tio). 

Padang (Rangkiangnagari) - Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah, Rida Ananda, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memperkuat pengelolaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk mendukung penanganan dan mitigasi bencana.

Hal itu disampaikan Sekda Rida Ananda saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penggunaan TKD di Padang, Kamis (26/03/2026).

“Rapat koordinasi ini sangat penting sebagai wadah untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman terkait penggunaan TKD, khususnya dalam konteks penanganan dan mitigasi bencana,” kata Sekda Rida Ananda saat menghadiri Rakor Monev Penggunaan TKD di Padang, Kamis (26/03/2026).

Rida menyebut, keikutsertaan Pemko Payakumbuh dalam rakor yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu menjadi langkah konkret untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Ia menilai, penguatan dan evaluasi menjadi kunci agar setiap alokasi TKD benar-benar menjawab kebutuhan daerah, terutama dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu potensi.

Dalam kegiatan tersebut, tim Inspektorat Jenderal Kemendagri memberikan arahan teknis mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan penggunaan TKD.

Selain itu, evaluasi juga difokuskan pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi risiko bencana melalui alokasi anggaran berbasis prioritas.

Rida menegaskan, Pemko Payakumbuh akan terus mengoptimalkan pemanfaatan TKD agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen mengelola anggaran secara profesional dan sesuai ketentuan, sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta mempercepat penanganan pascabencana,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan.

Menurutnya, kolaborasi yang solid akan mendorong peningkatan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, kami optimistis kualitas pengelolaan TKD semakin meningkat dan mampu memperkuat ketahanan daerah serta melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang,” kata dia.

Rakor tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat, antara lain Inspektur daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing-masing kabupaten/kota guna menyelaraskan perencanaan dan penggunaan anggaran TKD di masing-masing wilayah. (Rn)

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang, Kamis (26/03/2026).

Wali Kota Zulmaeta turut didampingi Asisten III, Ifon Satria beserta jajaran Pemko Payakumbuh saat penyerahan LKPD tersebut di Aula Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat.

Zulmaeta menegaskan keseriusan Pemko Payakumbuh dalam memastikan setiap proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas serta menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan.

“Penyerahan laporan keuangan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku,” kata Zulmaeta.

Ia mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan prinsip good governance.

Menurut dia, laporan keuangan yang disampaikan menjadi dasar bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan.

“Setiap catatan dan rekomendasi dari BPK menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sehingga ke depan dapat memberikan hasil yang lebih baik,” ujarnya.

Pemko Payakumbuh menyusun LKD Tahun 2025 secara lengkap yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

Kemudian neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain itu, pemko juga melampirkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain hasil kajian Inspektorat terhadap LKPD 2025, pernyataan tanggung jawab kepala daerah, laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah daerah.

Melalui kelengkapan dokumen tersebut, Pemko Payakumbuh menunjukkan komitmen dalam memenuhi standar pelaporan keuangan sekaligus mendukung lancarnya proses audit oleh BPK.

Zulmaeta berharap proses pemeriksaan berjalan lancar dan tepat waktu, serta menghasilkan opini optimal yang mencerminkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Payakumbuh.

“Bagi kami, laporan keuangan ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi wujud tanggung jawab moral kepada. Setiap rupiah yang dikelola harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan warga. Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan benar-benar dirasakan keberadaannya oleh masyarakat,” pungakasnya. (Rn)