Rangkiang Nagari | Portal Berita

Padang Aro (Rangkiangnagari) - Masyarakat Kabupaten Solok Selatan tahun ini mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 264 unit. Rumah yang mendapatkan bantuan ini merupakan rumah yang tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat rendahan (MBR) yang tersebar di tujuh kecamatan.

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan (Perkim LH-Hub) Solok Selatan Alvino Sendra mengatakan Solok Selatan mendapatkan bantuan untuk 264 unit rumah, dari 500 unit yang dikirim ke pusat.

“Sebanyak 264 unit rumah ini akan dikerjakan pada tahun ini, sisanya sudah dikirim kembali ke pusat untuk mendapatkan bantuan kembali pada tahap berikutnya, sebanyak 236 unit rumah lagi,” kata Alvino dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan, setiap penerima bantuan mendapatkan dana senilai Rp 20 juta untuk revitalisasi rumah, terbagi Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan dan kesejahteraan untuk upah kerja.

Saat ini, lanjutnya, seluruh rumah yang mendapatkan bantuan ini telah melalui proses verifikasi lapangan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan. Kemudian juga diberikan sosialisasi mengenai rencana pekerjaan yang akan dilakukan.

Pengerjaan rumah ini disebut bisa selesai dalam waktu empat bulan, namun juga bergantung pada kondisi di lapangan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga menyampaikan bantuan perumahan sebanyak 500 unit kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Kemarin juga ada Arahan dari Gubernur Sumatera Barat untuk mengajukan bantuan permahan, kita ajukan 500 rumah lagi. Ini masih menunggu. Sehingga targetnya tahun ini akan ada bantuan perumahan untuk Solok Selatan sebanyak seribu unit," paparnya.

Sebagai informasi, tahun 2025 lalu Solok Selatan menerima bantuan perumahan sebanyak 483 unit. 

Pasaman (Rangkiangnagari) - Bupati Pasaman Welly Suhery menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman (Pemkab) Pasaman agar semua anak Pasaman berhak mendapat pendidikan yang layak.

Hal tersebut ia sampaikan sebagai penegasan sekaitan dengan pelaksanaan SPMB 2026/2027 berjalan sesuai prinsip BerAKHLAK, Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan, dan tanpa Diskriminasi. 

Ditegaskan Bupati Welly tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada jual beli kursi, tegas Bupati membuka kegiatan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 sekaligus Deklarasi SPMB Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan, dan Tanpa Diskriminasi, Lubuk Sikaping, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan Sosialisasi dan Deklarasi ini selaras dengan wujud nyata 10 (Sepuluh) Program Unggulan Pasaman Bangkit, khususnya Program Pasaman Cerdas yang menjamin akses pendidikan berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Pasaman.

Bupati Pasaman, Welly Suhery, dalam Berbagainya menegaskan pentingnya keutuhan dalam proses penerimaan siswa baru. Ia menyampaikan bahwa tidak boleh ada perlakuan tidak adil yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

“Saya tegaskan, tidak boleh ada diskriminasi dalam penerimaan murid baru. Semua anak di Kabupaten Pasaman harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang layak, tanpa menyampaikan,” ujar Welly Suhery.

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa sistem yang bersih dan transparan akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di daerah.

“Jika sistem ini kita jalankan dengan jujur ​​dan terbuka, maka ke depan kita akan menciptakan generasi yang lebih baik. Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah,” tambahnya.

Komitmen ini sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kabupaten Pasaman, yakni pendidikan gratis serta pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa. Program tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap seluruh pihak, mulai dari penyelenggara pendidikan hingga masyarakat, dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi sebagai keadilan.

Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan Kab. Pasaman ini dihadiri oleh Forkopimda, Kapolres Pasaman, Kajari Pasaman, Kepala Dinas Pendidikan, Camat, Wali Nagari Kepala Sekolah SD/SMP se-Kab. Pasaman, serta _stakeholder_ pendidikan.

Bupati Welly juga menyampaikan bahwa sekolah di Kabupaten Pasaman diharapkan menjadi contoh untuk uji coba aplikasi SPMB Online. Menurutnya, langkah ini penting untuk membangun sistem penerimaan siswa yang lebih terstruktur, tertib, serta bebas dari praktik kolusi dan nepotisme.

“Kita ingin proses penerimaan siswa baru berjalan adil dan profesional. Aplikasi ini menjadi alat bantu agar semua dapat berjalan transparan,” Tegas Bupati Welly

Bupati Welly juga berdialog langsung dengan para kepala sekolah mengenai implementasi program pendidikan unggulan daerah, yakni "Pasaman Cerdas". Bupati Welly menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan di lapangan agar tujuan program dapat tercapai secara nyata.

“Saya minta seluruh kepala sekolah benar-benar menjalankan program unggulan Pasaman Bangkit dalam bidang pendidikan yakni Pasaman Cerdas. Bupati menegaskan, jangan hanya di atas kertas, tapi diterapkan dengan sungguh-sungguh,” Pesan Bupati Welly.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Muslim, menyampaikan kegiatan Sosialisasi dan Deklarasi ini dalam rangka mendorong Transparansi Penerimaan Murid Baru Melalui SPMB Online. 

Dikatakan Muslim, sosialisasi ini mengangkat dua tema utama, yaitu sistem penerimaan murid baru dan uji coba aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online yang menjadi bagian dari langkah strategi Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di bidang pendidikan, khususnya dalam proses penerimaan siswa baru. Ujarnya.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait mekanisme dan ketentuan dalam proses penerimaan murid baru, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan transparan, objektif, dan akuntabel.

Acara sosialisasi dan deklarasi SPMB objrktif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi ini dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama oleh Bupati Pasaman Welly Suhery, Ketua DPRD Pasaman dan unsur Forkopimda Kabupaten Pasaman (tio).

Jakarta (Rangkiangnagari) - Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, tampil sebagai mentor dalam seminar rancangan Proyek Pelatihan Perubahan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Gedung Graha Wisesa, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Senin (4/4/2026).

Sekda Rida menjadi mentor untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Delni Putra dan Kepala Dinas Pendidikan, Nalfira, yang masing-masing mencetak gagasan transformatif di hadapan para penguji.

Rida menekankan kedua proyek perubahan yang digagas ini selaras dengan semangat Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta dalam mewujudkan pemerintahan yang kehadirannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kita sangat berharap implementasi kedua proyek perubahan ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Payakumbuh” ujar Rida.

Rida menegaskan bahwa peningkatan kompetensi manajerial dua Kepala Dinas Pemko Payakumbuh dalam PKN Tingkat II ini bukanlah tujuan akhir. 

Sebaliknya, kompetensi tersebut harus bermuara pada inovasi pelayanan publik yang lebih prima dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di hadapan penguji yang terdiri dari Pelatih Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dikdasmen dan LAN RI, Kepala Dinas Pendidikan Nalfira memperkenalkan konsep Kelas Bernalar, sebuah strategi konkret untuk mendongkrak kemampuan literasi dan numerasi siswa Sekolah Dasar di Kota Payakumbuh. 

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Delni Putra memaparkan pendekatan inovatif pengelolaan persampahan melalui sirkular ekonomi yang sekaligus mendorong kemandirian lingkungan di tingkat masyarakat.

Menyanggapi kedua paparan tersebut, Sekda Rida menyatakan dukungan penuh terhadap dua proyek perubahan itu.

Menurutnya, peningkatan literasi dan numerasi anak didik SD merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. 

Di sisi lain, strategi pengolahan sampah dari hulu diyakini mampu mengurangi beban lingkungan sekaligus membangun kesadaran kolektif warga Payakumbuh.

PKN Tingkat II sendiri berlangsung mulai 2 Maret hingga 12 Juli 2026 dan diikuti oleh para Pejabat Tinggi Pratama dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia. 

Pelatihan ini mengusung tema Kepemimpinan Adaptif untuk Mewujudkan Organisasi Publik yang Resilien Melalui Manajemen Risiko dan Inovasi Pelayanan Publik ,sebuah cerminan kebutuhan birokrasi modern yang lincah dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. (Rn)