Rangkiang Nagari | Portal Berita

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kabupaten Solok menerima kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatera Barat, Irman Gusman, SE, MBA, beserta rombongan, di Posko Utama Bencana Banjir Bandang Arosuka, Jumat (9/10/2026). Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan dukungan terhadap penanganan serta pemulihan masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Solok.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Anggota DPD RI Irman Gusman beserta rombongan, Asisten II Jefrizal, S.Pt., MM, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, serta Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Portito, S.Pd.I.

Dalam Sambutannya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa bencana banjir bandang atau galodo yang melanda kawasan Arosuka telah menimbulkan dampak signifikan terhadap organisasi masyarakat dan kawasan perkantoran. Peristiwa tersebut terjadi setelah wilayah setempat mengalami musim kemarau yang panjang selama hampir tiga bulan, yang kemudian diikuti hujan dengan intensitas tinggi.

Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok bersama pemerintah, pemerintah provinsi, serta berbagai unsur terkait terus melakukan langkah-langkah penanganan darurat pusat dan pemulihan. Dukungan berupa peralatan berat, ekskavator, truk, serta berbagai kebutuhan operasional menjadi bagian penting dalam mempercepat pembersihan material banjir dan pemulihan kawasan terdampak.

Selama tanggap darurat, pemerintah daerah juga melaksanakan pembersihan lumpur di kawasan organisasi mikro. Hingga laporan disampaikan, sekitar 95 persen rumah warga terdampak dilaporkan telah dibersihkan dari lumpur. Penyaluran bantuan listrik dan kebutuhan dasar masyarakat juga dilakukan untuk mendukung pemulihan aktivitas warga.

Bupati Solok menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kementerian terkait, unsur kebencanaan, relawan, tenaga ahli, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penanganan bencana.

Ia menegaskan bahwa tahapan berikutnya yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah rehabilitasi dan rekonstruksi, meliputi penanganan rumah warga yang rusak, pemulihan kawasan perkantoran, serta pelayanan pengembalian masyarakat agar dapat berjalan secara maksimal. Untuk itu, dukungan dan sinergi berbagai pihak masih sangat diperlukan agar proses pemulihan dapat berlangsung secara terencana dan berkelanjutan.

Sementara itu, Anggota DPD RI Irman Gusman menyampaikan harapan dan kepeduliannya terhadap masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak bencana. Ia mengatakan bahwa setelah memperoleh informasi mengenai kejadian tersebut, ia segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendorong peninjauan lapangan dan melihat kebutuhan penanganan secara langsung.

Irman Gusman menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kerawanan bencana karena kondisi geografisnya yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire). Berbagai peristiwa bencana, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir bandang, menurutnya memerlukan kesiapsiagaan, mitigasi, serta sistem penanganan yang terkoordinasi dengan baik.

Berdasarkan pengalamannya terlibat dalam penanganan sejumlah bencana di Indonesia, termasuk tsunami Aceh dan berbagai kejadian bencana lainnya, Irman menilai bahwa penanganan bencana perlu didukung koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Kejelasan kewenangan, ketersediaan sumber daya, serta ketepatan penyaluran bantuan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan di lapangan.

Ia juga mendorong agar bencana yang terjadi di Kabupaten Solok dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap upaya mitigasi dan penanganan bencana. Masukan dari pemerintah daerah, tenaga ahli, dan berbagai pemangku kepentingan perlu menjadi bahan pembahasan bersama guna memperbaiki sistem kesiapsiagaan serta menguraikan langkah-langkah penanganan yang lebih baik di masa mendatang.

Selain itu, Irman juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap persoalan lingkungan dan perubahan iklim. Menurutnya, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan perlu menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko bencana dan mendukung pembangunan daerah yang lebih tangguh terhadap berbagai ancaman alam.

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Solok, perwakilan daerah di tingkat nasional, serta unsur kebencanaan dalam menghadapi tantangan pemulihan pascabencana.

Pemerintah Kabupaten Solok berharap dukungan seluruh pihak dapat terus berlanjut, terutama dalam menyediakan kebutuhan masyarakat terdampak, penanganan rumah rusak, pemulihan infrastruktur, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Melalui sinergi lintas sektor dan langkah pemulihan yang terarah, diharapkan kondisi masyarakat dan infrastruktur di kawasan terdampak banjir bandang Arosuka dapat kembali pulih, sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan pemerintah dapat berjalan normal kembali.

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, menjadi keynote speaker sekaligus membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang digelar di Daima Moosa, Rabu (7/10).

Kegiatan tersebut diikuti Direktur KKI Warsi Rainal Daus, SH, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sejumlah Kepala OPD Kabupaten Solok serta para peserta FGD.

FGD ini menjadi salah satu wadah untuk memperkuat sinergi dan pembahasan terkait pengembangan perhutanan sosial di Kabupaten Solok. KKI Warsi merupakan organisasi yang selama ini menggagas perhutanan sosial sebagai salah satu jalan keluar, khususnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Perhutanan sosial dinilai memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan sekaligus meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat terhadap wilayahnya sendiri.

Dalam sambutannya, Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, menyampaikan bahwa potensi kawasan hutan di Kabupaten Solok perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Memanfaatkan hutan ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kita di Kabupaten Solok,” ujar Bupati.

Bupati menyebutkan, sekitar 60 persen wilayah Kabupaten Solok merupakan kawasan hutan. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan salah satu potensi besar yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

“Dengan 60 persen wilayah hutan kita di Kabupaten Solok, ini merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan,” katanya.

Menurut Bupati, hasil produksi dari kawasan hutan memiliki nilai yang sangat berharga apabila dikelola dengan baik dan dapat menjadi salah satu sumber peningkatan ekonomi masyarakat.

“Produksi dari hutan ini memiliki nilai yang sangat berharga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” lanjutnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KKI Warsi yang telah melihat serta membuka potensi kawasan hutan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Solok.

“Terima kasih kepada KKI Warsi karena telah melihat dan membuka potensi hutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Solok,” ungkapnya.

Di tengah kondisi Kabupaten Solok yang masih berada dalam masa tanggap darurat akibat bencana, Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendoakan agar kondisi daerah segera membaik.

“Dalam masa tanggap darurat kita di Kabupaten Solok ini, kita sama-sama berdoa dan berharap agar Kabupaten Solok segera membaik,” tuturnya.

Bupati menegaskan, pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan pemulihan, khususnya terhadap kawasan Arosuka yang turut menimbulkan bencana.

“Kita tidak akan meninggalkan Arosuka, tapi kita berusaha agar Arosuka ini bisa cepat pulih,” tegasnya.

Bupati juga menilai KKI Warsi telah memberikan kontribusi luar biasa dalam menarik perhatian dan pengembangan potensi perhutanan sosial di Kabupaten Solok.

“Lentera KKI Warsi memiliki kontribusi yang luar biasa,” tutupnya.

Kegiatan FGD kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan diskusi bersama para peserta sebagai bagian dari upaya memperkuat percepatan perhutanan sosial serta mendorong pemanfaatan kawasan potensi hutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok.

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Kementerian Sosial Republik Indonesia menyerahkan bantuan penanganan bencana kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Rabu (7/10). 

Penyerahan bantuan dilaksanakan di Posko Utama Kabupaten Solok dan diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf kepada Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, didampingi Wakil Bupati Solok H. Candra, SHI

Kementerian Bantuan Sosial RI tersebut bernilai Rp358.862.860 dan diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Solok.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., Asisten I Setda Kabupaten Solok Drs. Zaitul Ikhlas, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul, S.Sos., unsur BNPB, BPBD Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda Kabupaten Solok, ketua lembaga swadaya masyarakat, masyarakat terdampak bencana, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kehadiran Menteri Sosial RI beserta jajaran di Kabupaten Solok. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat membawa kesejukan dan semangat bagi masyarakat Kabupaten Solok yang sedang menghadapi dampak bencana.

Bupati menjelaskan bahwa tingginya curah hujan yang terjadi pada bulan September lalu telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat Kabupaten Solok. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah warga menjadi korban, baik luka-luka maupun kematian dunia, serta berdampak terhadap aktivitas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

“Pada saat itu daerah perkantoran kami juga sempat lumpuh. Namun, Solok adalah daerah yang selalu mengedepankan kebersamaan. Kita bersama-sama menghadapi kondisi ini dan berupaya bangkit menjadi lebih baik,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Solok dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Pemerintah daerah bersama Forkopimda telah melakukan rapat dan memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat selama tujuh hari guna memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak dapat dilakukan secara optimal.

Menurut Bupati, berbagai dukungan telah diterima Pemerintah Kabupaten Solok, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun berbagai pihak lainnya. Bantuan dan dukungan tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai kebutuhan dan hasil pendataan di lapangan.

“Percepatan dan dana yang kita dapatkan sudah kita salurkan kepada masyarakat yang terdampak. Sesuai dengan target kita, mudah-mudahan semuanya dapat terealisasi dengan segera,” ungkapnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Menteri Sosial terhadap masyarakat Kabupaten Solok, termasuk perhatian terhadap keberadaan Sekolah Rakyat. Ia berharap melalui program tersebut tidak ada lagi anak-anak Kabupaten Solok yang tidak mendapatkan akses pendidikan.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri. Inilah anak-anak Sekolah Rakyat kita. Harapan kita, anak-anak Solok tidak ada lagi yang tidak sekolah,” katanya.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf menyampaikan bahwa penanganan bencana harus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan penyelamatan keluarga terdampak. Menurutnya, keberadaan dapur umum dan posko menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

“Saya sudah mendengarkan laporan dari Bapak Bupati. Yang pertama harus dilakukan adalah menyelamatkan keluarga-keluarga yang terdampak. Dapur umum juga sangat penting di posko,” ujar Menteri Sosial.

Ia menegaskan bahwa penanganan pascabencana membutuhkan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, serta seluruh elemen terkait. Untuk itu, pendataan masyarakat terdampak harus dilakukan secara tepat dan akurat agar bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Menteri Sosial meminta Bupati Solok bersama Forkopimda untuk terus melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Pendataan tersebut menjadi dasar dalam penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah.

Kementerian Sosial, lanjutnya, memberikan dukungan berupa bantuan untuk pemulihan kebutuhan masyarakat terdampak, termasuk bantuan dukungan ekonomi sebesar Rp5 juta dan bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta, sesuai dengan ketentuan dan hasil pendataan.

Selain itu, bantuan juga disalurkan melalui BNPB. Menteri Sosial berharap seluruh masyarakat terdampak yang telah terdata dapat menerima bantuan sesuai kebutuhan.

"Kalau masih ada yang belum mendapatkan bantuan, mohon bersabar karena semuanya berproses. Yang terdata akan mendapatkan bantuan sesuai dengan kepentingannya. Jangan sampai bantuan yang seharusnya untuk masyarakat terdampak justru digunakan untuk kepentingan lain," tegasnya.

Menteri Sosial menambahkan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan Arahan Presiden Republik Indonesia untuk memastikan masyarakat yang terkena bencana dapat segera pulih.

“Setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau dari instansi mana pun merupakan bagian dari instruksi Bapak Presiden. Ini adalah tugas dan amanah yang harus kita jalankan bersama,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Sosial juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia akibat bencana di Kabupaten Solok serta memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, termasuk Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Selain penanganan bencana, Menteri Sosial juga menyampaikan mengenai program Sekolah Rakyat yang diikuti oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun anak-anak informasi yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan.

“Anak-anak ini adalah generasi emas yang harus kita jaga dan berikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Menteri Sosial.

Usai bantuan komunikasi Arah, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Kementerian Sosial RI untuk penanganan bencana di Kabupaten Solok.

Bantuan senilai Rp358.862.860 tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf kepada Bupati Solok, didampingi Wakil Bupati Solok, serta disaksikan delapan perwakilan penerima bantuan dari masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Solok.

Adapun rincian bantuan yang diserahkan meliputi:

- Santunan ahli waris untuk 2 jiwa: Rp30.000.000;

- Bantuan bagi 2 jiwa korban luka berat: Rp10.000.000;

- Bantuan bagi 14 jiwa korban luka ringan: Rp35.000.000;

- Bantuan logistik penanganan bencana: Rp203.852.860;

- Bantuan sembako sebanyak 200 paket: Rp49.900.000.

Dengan adanya bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok berharap proses penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Pemerintah Kabupaten Solok juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BNPB, BPBD, Forkopimda, serta seluruh unsur masyarakat dalam memastikan masyarakat terdampak mendapatkan penanganan dan bantuan sesuai kebutuhan.