Rangkiang Nagari | Portal Berita

Dharmasraya (Rangkiangnagari) - Konflik antara masyarakat Nagari Lubuk Besar dan Nagari Alahan Nan Tigo dengan PT Tidar Kerinci Agung (PT TKA) sejatinya bukan lagi soal perbedaan tafsir, apalagi miskomunikasi. Persoalan ini telah melampaui ranah dialog sosial dan memasuki wilayah kepatuhan terhadap keputusan negara.

Fakta yang tak terbantahkan kewajiban kebun plasma bukanlah kebijakan sukarela. Ia merupakan perintah undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 secara tegas mewajibkan perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari total Hak Guna Usaha (HGU).

Dalam kasus PT TKA, kewajiban itu bahkan diperkuat oleh dokumen resmi negara,

Surat Keterangan Bupati Dharmasraya tertanggal 5 Oktober 2021, Surat Pernyataan Kesanggupan Direktur PT TKA di hadapan notaris, serta Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 43/HGU/KEM-ATR/BPN/VII/2022. Seluruh dokumen tersebut memberi tenggat waktu tiga tahun hingga 5 Oktober 2025 untuk menyelesaikan pembangunan kebun plasma.

Namun hingga tenggat itu berlalu, kewajiban tersebut dinilai belum direalisasikan.

Dalam negara hukum, situasi ini menimbulkan pertanyaan serius, apa makna sebuah keputusan menteri jika tidak dijalankan oleh pihak yang diatur? Dan lebih jauh, di mana posisi pemerintah daerah ketika keputusan tersebut diabaikan?

Masyarakat telah menempuh jalur yang tertib. 

Mereka menunggu, bersabar, dan menerima proses fasilitasi. Namun ketika waktu habis dan hak belum diberikan, aksi unjuk rasa menjadi jalan terakhir bukan untuk melawan hukum, tetapi untuk menagih hukum itu sendiri.

Yang perlu digarisbawahi, tuntutan masyarakat bukanlah sesuatu yang baru atau berlebihan. Mereka hanya meminta apa yang secara eksplisit dijanjikan dan dituangkan dalam keputusan resmi. 

Bahkan dalam aturan disebutkan, jika perusahaan tidak memiliki lahan di luar HGU, maka kebun plasma harus dialokasikan dari kebun inti. Prinsip ini sederhana dan tegas.

Dalam konteks ini, konflik agraria bukan lagi persoalan relasi perusahaan dan masyarakat semata, tetapi menjadi cermin wibawa negara. 

Ketika keputusan pusat dan surat kepala daerah tidak ditaati, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan bagi petani, melainkan juga otoritas pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kini berada di titik krusial. Perannya tidak cukup berhenti pada fasilitasi atau pernyataan normatif, akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. 

Masyarakat menunggu tindakan administratif dan politik yang tegas, sesuai kewenangan yang dimiliki, untuk memastikan regulasi dijalankan.

Jika pembiaran terus terjadi, maka preseden berbahaya akan lahir keputusan negara bisa dinegosiasikan, ditunda, bahkan diabaikan tanpa konsekuensi yang jelas. Dalam jangka panjang, ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi pemerintahan.

Aksi masyarakat di depan PT TKA sejatinya adalah alarm. Bahwa konflik agraria tidak akan selesai dengan janji baru di atas janji lama. Bahwa keadilan sosial dalam sektor perkebunan hanya akan terwujud jika hukum ditegakkan secara konsisten, tanpa pandang bulu.

Kini pertanyaannya sederhana namun mendasar apakah negara hadir untuk memastikan keputusan yang telah dikeluarkannya ditaati, atau membiarkan masyarakat terus berjuang sendiri menagih hak yang sudah diakui hukum?

Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan arah penyelesaian konflik ini dan wajah keadilan agraria di Dharmasraya ke depan.(St) 

Pasaman (Rangkiangnagari) - Bupati Pasaman, Welly Suhery, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2025), pukul 09.00 WIB.

Rakor tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Kegiatan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala BNPB, para wakil menteri, unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, serta undangan lainnya.

Dalam forum strategis tersebut, Bupati Pasaman Welly Suhery berkesempatan berdialog langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kondisi Kabupaten Pasaman pascabencana.

Mendagri secara khusus menanyakan perkembangan infrastruktur dan pelayanan dasar di Pasaman.

“Pasaman bagaimana kondisinya? Apakah ada kendala terkait saluran air, gas, BBM, jalan, dan jembatan? Bagaimana kondisinya di sana, Pak Bupati?” tanya Tito Karnavian.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Welly Suhery memaparkan secara kondisi terkini Pasaman. Ia menjelaskan bahwa pemulihan terus berjalan, meskipun masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

“Untuk pelayanan air bersih melalui PDAM, saat ini kondisinya sudah berjalan dan tinggal tahap penyempurnaan. Kami terus berupaya agar kebutuhan dasar masyarakat bisa segera terpenuhi secara maksimal,” ujar Welly Suhery.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan kabupaten yang terdampak longsor akibat bencana alam. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya akses transportasi masyarakat di beberapa wilayah.

“Beberapa ruas jalan kabupaten masih mengalami kerusakan akibat longsor. Ini tentu berdampak pada mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian. Kami berharap percepatan rehabilitasi bisa segera dilakukan,” katanya.

Selain jalan, Bupati Welly juga menyoroti kondisi jembatan gantung di Kabupaten Pasaman yang mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana dan tidak lagi dapat dilalui masyarakat.

“Ada beberapa jembatan gantung yang terdampak bencana dan saat ini sudah tidak bisa digunakan. Padahal jembatan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat, terutama untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ini sudah menjadi catatan penting bagi kami di Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Pernyataan Bupati Pasaman tersebut langsung mendapat respons serius dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan gantung merupakan salah satu program nasional yang menjadi perhatian Presiden.

“Nah, ini menjadi perhatian. Saya ingin menekankan kepada para kepala daerah bahwa Bapak Presiden memprogramkan pembangunan sekitar 300 ribu jembatan gantung di seluruh Indonesia,” ujar Tito.

Menurut Mendagri, jembatan gantung tersebut dirancang untuk menghubungkan wilayah yang terpisah oleh sungai dan jurang, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Jembatan itu juga direncanakan dapat dilalui kendaraan roda dua.

Tito mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan kerusakan jembatan gantung di seluruh Indonesia.

“Kami sudah lebih dari sebulan menurunkan tim ke lapangan dan mendapatkan data sebanyak 6.692 jembatan gantung dalam kondisi rusak. Saya justru khawatir angkanya masih terlalu sedikit, padahal anggaran yang disiapkan Presiden cukup besar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa data tersebut akan diteruskan ke Sekretariat Negara, sementara pelaksanaan pembangunan nantinya akan dikerjakan oleh TNI.

“Saya khawatir informasi ini belum sampai ke rekan-rekan bupati. Oleh karena itu, saya minta daerah yang membutuhkan jembatan gantung, baik karena bencana maupun kebutuhan umum, segera mengusulkan. Para bupati silakan teruskan ke gubernur, dan Pak Gubernur nanti menyampaikannya ke Mendagri,” jelas Tito.

“Sekali lagi, ini terkait jembatan gantung dan ini adalah peluang besar bagi daerah,” pungkasnya. (Tio). 

Padang, Rangkiang Nagari (Jan) - Tahun baru merupakan salah satu momentum bagi sebagian besar orang dalam melakukan perencanaan dan resolusi keuangan setelah melewati periode penge luaran-pengeluaran besar di akhir tahun. Menyikapi hal tersebut, tanpa menunggu lama, Bank Nagari sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat langsung tancap gas menghadirkan Promo Kejutan Spesial Awal Tahun. Program ini ditujukan kepada nasabah ASN, PNS, PPPK dan pensiunan dengan memberikan reward berupa saldo tabungan kepada nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pinjaman dalam periode promo ini. 

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli menyampaikan kepada awak media bahwa dalam rangka Tahun Baru 2026, Bank Nagari hadir lagi bersama nasabah setianya dengan meluncurkan program Promo Kejutan Spesial Awal Tahun dengan memberikan cashback bagi nasabah ASN, PNS, PPPK, dan pensiunan yang mengajukan pinjaman mulai 5 sampai 31 Januari 2026.

Ia menambahkan, promo ini besifat racing, yang artinya apabila kuota cashback telah habis diserbu oleh nasabah maka periode promo akan berakhir dengan sendirinya. Hafid Dauli menyebut, promo ini adalah wujud dari komitmen Bank Nagari untuk memberikan manfaat dan apresiasi, serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi nasabahnya.

 "Oleh karena itu kami mengajak seluruh nasabah untuk mengajukan permohonan pinjaman dan berkonsultasi ke Bank Nagari terdekat, baik nasabah baru maupun nasabah lama yang belum memperbarui pinjamannya pada Bank Nagari," katanya. 

Bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman pada Promo Kejutan Spesial Awal Tahun, persyaratannya sangat mudah yaitu promo berlaku untuk ASN, PNS, PPPK, dan pensiunan yang melakukan realisasi pinjaman baru di Bank Nagari atau yang sedang meminjam di Bank Nagari, kemudian melakukan pembaharuan atau top-up pinjaman di Bank Nagari atau yang memindahkan (take-over) pinjamannya dari bank lain ke Bank Nagari.

Jangka waktu pinjaman yang dipersyaratkan dalam promo ini adalah minimal 24 bulan. Promo berlaku baik untuk pinjaman dengan pola konvensional ataupun pola syariah. Reward yang diperoleh nasabah adalah dalam bentuk uang yang ditambahkan ke saldo tabungan yang bersangkutan di Bank Nagari, baik tabungan konvensional ataupun tabungan syariah.

"Besaran nilai reward diperhitungkan dengan formulasi tertentu dari nilai pinjaman dan nasabah bisa memperoleh reward dengan nilai yang menarik tentunya," ujar Hafid. "Periode berlangsung 5 sampai 31 Januari 2026. Kuota terbatas, sehingga periode bisa berakhir lebih cepat apabila kuota habis," tambahnya.

Lebih lanjut, Bank Nagari sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat yang tumbuh dan berkembang bersama nasabahnya terus berinovasi serta berupaya untuk membe rikan pelayanan terbaik bagi nasabah dalam bentuk Pelayanan yang Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Nyaman. 

Untuk mendorong hal tersebut Bank Nagari hadir lebih dekat dengan nasabah  dengan menyediakan layanan jemput bola langsung ke instansi-instansi atau ke rumah-rumah nasabah. "Untuk itu dipersilahkan membuat janji dengan personel Bank Nagari serta dapatkan pelayanan yang terbaik dari Bank Nagari," ujarnya. 

Bank Nagari juga menyediakan layanan digital sebagai media untuk mengajukan permohonan kredit  bagi  para ASN, PNS, PPPK dan pensiunan, yaitu melalui menu N-Form Bank Nagari di website www.banknagari.co.id, atau mendaftar di menu N-Form pada Mobile Banking Bank Nagari (ollin), atau menghubungi Nagari Call 150234. (*)