Latest Post

 


Penyerahan bantuan dari Bank syariah Kota Bukittinggi oleh pimpinan Syaiful Anwar ke pengurus masjid


Bukittinggi,  Rangkiang Nagari  - Pimpinan Kantor Cabang Syariah Bank Nagari Kota Bukittinggi, Syaiful Anwar, termasuk dalam Tim Safari Ramadhan 1447 Hijriah / 2026 Masehi (TSR) II Pemerintah Kota Bukittinggi yang diketuai Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, S.TP., mengunjungi empat Masjid (Masjid Nurul Haq, Masjid Tarok Dipo, Masjid Baiturrahman Bukit Apit dan Masjid Nurul Iman Bukit Apit) dari tanggal 28 Februari hingga 3 Maret 2026.

Tujuan kunjungan kami bersama TSR II Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut untuk silaturahmi mempererat persaudaraan dan sekaligus memberikan bantuan untuk masing-masing Masjid sebesar Rp2.500.000.- yang dikunjungi dalam TSR II Pemerintah Kota Bukittinggi, ucap Syaiful Anwar, Rabu (4/3/2026) di ruang kerjanya.

Lebih lanjut dijelaskannya, untuk bantuan ke Masjid tidak hanya cabang Syariah saja, jadi berlaku untuk seluruh cabang yang ada di Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten yang adakan Safari Ramadhan.

Untuk perkantor diberikan bantuan, jadi cabang-cabang di Pemerintah Daerahnya tidak hanya menghadiri saja, tapi juga memberikan bantuan. Di Kota Bukittinggi ada empat titik (Masjid), ada juga cabang-cabang yang banyak yang Kabupatennya mengadakan Safari Ramadhan.

Selain memberikan bantuan ke Masjid-Masjid, ada juga Corporate Social Responsibility (CSR) setiap tahun diberikan ke institusi pendidikan di Kabupaten Kota. Dikatakannya, kalau orang Minang kecenderungannya untuk bersyariah sangat tinggi, untuk menginformasikan kepada masyarakat, sejak dahulu sosialisasi melalui pengajian-pengajian, biro-biro travel Haji Umroh, Kampus Perguruan Tinggi seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, seperti inilah untuk menyebarluaskan Kantor Cabang Syariah Bank Nagari Kota Bukittinggi, ungkapnya.


Kata Syaiful Anwar, terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM membuka rekening di Kantor Cabang Syariah Bank Nagari Kota Bukittinggi, Syariah itu sebenarnya keputusan yang tidak ada dimiliki konvensional, Kantor Cabang Syariah Bank Nagari Kota Bukittinggi ada juga menerima gadai emas.


Program Pemerintah kini cukup menarik untuk daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terdampak bencana alam, untuk usaha produktif yang membutuhkan usaha, dinilai kelayakannya, jika layak, tahun pertama nol persen bunganya, tahun kedua 3 persen,


Tentang jual beli di konvensional ada dinamakan dengan nol persen bunga, tapi kalau di Kantor Cabang Syariah Bank Nagari berupa akad jual beli, ada jual beli, ada yang bagi hasil dan ada juga yang sewa tergantung penggunaan untuk apa. Kalau misalnya untuk berdagang automotif, Bank hanya membiayai untuk kendaraan tersebut.


Tapi untuk pelaku UMKM yang mempunyai keahlian di bidangnya, misalnya berjualan sate, sedangkan modal usaha tidak ada. Kalau baru mulai usaha berjualan sate, Bank tidak bisa membantu, tapi kalau sudah berusaha berjualan sate, mungkin kurang perlengkapannya, baru Bank bisa membantu modalnya untuk pengembangan atau penambahan usahanya. Syarat KUR itu minimal satu tahun berjalan usaha.


Kita berniat membantu, jangan sampai orang tidak terbantu. Pelaku UMKM yang dibantu adalah yang usahanya telah berjalan, kalau baru memulai membuka usaha, ini belum bisa dibantu, karena Bank belum bisa memprediksi kedepannya dilihat dari track record sebelumnya, dan jika telah terlihat hasil usahanya, baru dapat dibantu.


Kalau pinjaman diatas Rp100 juta harus ada jaminan dari si penjamin usaha pelaku UMKM tersebut, tapi jika di bawah Rp100 juta tidak ada jaminan, sumber pengembalian pinjaman dari hasil usahanya, kalau tunggakan dalam pembayaran tetap diberlakukan sesuai peraturannya, ungkap Syaiful Anwar., dikutip Khaminang.


Bank Nagari resmi menjalin kerja sama dengan PT Komfak Global Bricon melalui penandatanganan PKS layanan perbankan di Padang, Kamis (5/3). (Foto Dok. Bank Nagari)


Padang, Rangkiang Nagari  – Bank Nagari kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kemajuan dunia usaha dan perkembangan ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan jasa perbankan dengan PT Komfak Global Bricon yang berlangsung di Padang, Kamis (5/3).

Penandatanganan dilakukan oleh Syafrizal CH, Pemimpin Divisi Pemasaran Bank Nagari, bersama Frengki Yunaldi, Direktur PT Komfak Global Bricon. Acara ini turut dihadiri oleh Wahyu Herizul, Pemimpin Cabang Siteba, serta Affino Stephie, Pemimpin Grup Sinergi Kelembagaan

Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi Bank Nagari untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dukungan tidak hanya diberikan pada sektor usaha konvensional, tetapi juga pada industri kreatif dan peluang ekonomi baru yang tumbuh seiring digitalisasi.

Sebagai bank daerah, Bank Nagari menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan perbankan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Sinergi ini diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang di era digital.(*01).

 

FPara peserta focus Group Discussion (FGD) penyusunan materi Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKD) Sistem Pembayaran April 2026 yang digelar di The Hotel Grand Hyatt, Menteng, Jakarta, Rabu (04/03/2026)


Jakarta,  Rangkiang Nagari  -  Pemko Payakumbuh menjadi satu-satunya Pemerintah Kota di Indonesia yang diundang sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan materi Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKD) Sistem Pembayaran April 2026 yang digelar di The Hotel Grand Hyatt, Menteng, Jakarta, Rabu (04/03/2026) sore.

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Sekda Rida Ananda, mengatakan kehadiran Payakumbuh bersama Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Lombok Timur dalam forum tersebut merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

“Kita diminta memaparkan strategi percepatan ETPD, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Ini menjadi masukan penting bagi penyusunan kebijakan sistem pembayaran ke depan,” kata Sekda Rida Ananda.

Ia menjelaskan, percepatan digitalisasi di Payakumbuh sejalan dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Pemko Payakumbuh langsung membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada April 2021 dan menetapkan road map serta rencana aksi ETPD pada September 2022.

“Kita bergerak cepat karena digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

Dalam implementasinya, Pemko Payakumbuh menggandeng  Bank Nagari sebagai bank RKUD untuk mempercepat integrasi sistem pembayaran.

Sejak akhir 2018, database pajak daerah telah terintegrasi secara host to host dengan sistem perbankan sehingga pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara nontunai.

“Penguatan database pajak menjadi fondasi utama. Tanpa data yang terintegrasi, digitalisasi tidak akan berjalan optimal,” terangnya.

Pada Juni 2022, Payakumbuh meluncurkan QRIS Dinamis untuk pajak daerah dan menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang menerapkannya.

Melalui sistem tersebut, nominal tagihan langsung tercantum pada kode QR sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui telepon seluler tanpa perlu ke teller atau ATM.

Namun, keterbatasan limit transaksi QRIS Dinamis mendorong pemko mengembangkan Virtual Account Dinamis Pajak Daerah yang diluncurkan pada akhir 2025.

“Kita terus melakukan penyempurnaan sistem. Ketika ada kendala, kami hadirkan solusi agar pelayanan tetap optimal,” ujarnya.

Dalam pengembangan itu, sistem pembayaran disesuaikan dengan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dari Bank Indonesia.

“Kita bergerak cepat karena digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

“Kita terus melakukan penyempurnaan sistem. Ketika ada kendala, kami hadirkan solusi agar pelayanan tetap optimal,” ujarnya.

Setelah melalui proses asesmen bersama Bank Nagari, Payakumbuh menjadi kabupaten/kota pertama di Sumatera Barat yang memperoleh sertifikat penerapan SNAP BI sebagai mitra pembayaran pajak daerah.

Di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemko menggencarkan sosialisasi melalui kolektor di setiap kelurahan serta memberikan insentif pembebasan denda bagi wajib pajak yang membayar melalui QRIS.

“Kita mendorong perubahan perilaku masyarakat agar beralih ke sistem digital. Edukasi dan insentif menjadi bagian dari strategi tersebut,” kata Rida

Sejak 2023, program tersebut mencatat rata-rata 2.500 objek pajak terbayar dengan capaian sekitar Rp150 juta atau 10 persen dari total realisasi PBB setiap tahun.

Pada akhir 2025, pemko bersama Bank Nagari juga menghadirkan program cashback untuk pembayaran PBB-P2 melalui Nagari Mobile.

Sementara itu, digitalisasi retribusi daerah dilakukan secara bertahap di sejumlah organisasi perangkat daerah. Dinas Koperasi dan UKM menerapkan pemungutan retribusi pasar menggunakan POS Android sejak 2021.

Dinas PUPR mengintegrasikan pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Nagari Portal Payment sejak Juni 2023.Dinas Pendidikan menjalankan sistem auto debet untuk retribusi pemanfaatan aset sejak 2024.

Selain itu, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengintegrasikan pembayaran nontunai pada fasilitas olahraga daerah sejak 2024.

Dinas Pertanian menerapkan QRIS untuk retribusi pasar ternak dan rumah potong hewan pada 2025, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan QRIS untuk layanan sedot kakus sejak Juli 2025.

Pemko Payakumbuh juga mengembangkan Sistem Informasi QRIS Dinamis Retribusi Daerah (SIMQRISDA) sejak 2023 untuk menghasilkan kode QR dengan nominal otomatis sesuai tagihan.

“Kita membangun sebagian besar sistem ini dengan tenaga teknis internal ASN. Dengan begitu, kita dapat menyesuaikan sistem secara cepat jika ada perubahan regulasi,” jelasnya.

Ia menyebut capaian Indeks ETPD (IETPD) Payakumbuh berada pada kisaran 96,3–97 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 90,39 persen.

“Digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga membangun transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang masuk ke kas daerah harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.(**).


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.