Rangkiang Nagari | Portal Berita

Padang, Rangkiang Nagar  - Wacana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mendorong bank pembangunan daerah (BPD) memperluas sumber penghimpunan dana murah atau current account saving account (CASA).

Di tengah potensi perubahan pola penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN), BPD mulai membidik sumber dana alternatif, terutama dari segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta nasabah non-ASN.

Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Kementerian Koperasi Rull Nurdina Sari mengatakan, penyaluran gaji PNS daerah melalui KDKMP merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih, selain melalui perbankan.

"Pak menteri sudah menyatakan akan dijalankan tahun ini. Itu sebenarnya salah satu alternatif. Jadi, PNS daerah bisa memilih," ujar Rull dalam acara Financial & Regional Economic Forum, Kamis (15/10/2026).

Menurut Rull, keberadaan koperasi di tingkat desa membuka peluang untuk melayani PNS yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut.

Meski demikian, kesiapan operasional skema penyaluran gaji tersebut masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Wacana ini menjadi perhatian BPD, mengingat dana payroll ASN merupakan salah satu sumber penghimpunan dana sekaligus pendukung aktivitas transaksi perbankan daerah.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari, misalnya, berupaya memperluas basis dana murah agar tidak hanya bergantung pada segmen ASN dan pemerintah daerah.

Hingga Agustus 2026, CASA Bank Nagari tumbuh 14,36% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp 13,41 triliun.

Pertumbuhan tersebut ditopang giro yang naik 20,52% YoY menjadi Rp 4,74 triliun dan tabungan yang meningkat 11,25% YoY menjadi Rp 8,67 triliun.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan, penguatan dana murah perlu dilakukan dengan memperluas jangkauan ke segmen UMKM dan nasabah non-ASN.

"Jadi ini juga momentum bagi BPD untuk semakin lebih lincah, lebih gesit untuk meraih CASA di segmen UMKM, maupun segmen yang non-ASN," ujar Gusti kepada Kontan di Kantor Kementerian Koperasi.

Menurut Gusti, strategi penghimpunan dana harus tetap diimbangi tata kelola yang baik, kapasitas yang memadai, keandalan operasional, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bank Nagari juga akan mencermati perkembangan wacana penyaluran gaji PNS daerah melalui KDKMP, termasuk ketentuan regulasi yang akan diterapkan pemerintah.

"Namun tata kelola, kapasitas, kehandalan, dan juga pelayanan kepada masyarakat adalah nomor satu. Jadi kita yakin bapak ibu kita yang di pusat sudah memikirkannya dengan bijak semua," katanya.

Sementara itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) masih mengandalkan ekosistem pemerintah daerah untuk menjaga penghimpunan dana murah. Namun, kinerja CASA perseroan hingga Agustus 2026 mengalami tekanan.

Bank Jatim mencatatkan CASA sebesar Rp 50,08 triliun, turun 5,15% YoY. Penurunan terutama berasal dari giro yang menyusut 12,45% YoY menjadi Rp 20,88 triliun. Adapun tabungan masih tumbuh 0,86% YoY menjadi Rp 29,21 triliun.

Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim RM Wahyukusumo Wisnubroto mengatakan, perseroan berupaya mengoptimalkan potensi dana dari pemerintah daerah hingga masyarakat umum.

Strategi tersebut dilakukan melalui penguatan layanan digital serta pemanfaatan jaringan kantor dan keagenan untuk menjangkau nasabah yang masih mengandalkan transaksi langsung.

"Di tengah kondisi likuiditas yang short dan tantangan ekonomi yang tidak mudah, Bank Jatim terus mencoba mencari akses dana pihak ketiga masyarakat berbasis dana murah," ujar Wahyu kepada Kontan, Jumat (16/10/2026).

Menurut Wahyu, layanan payroll ASN memiliki peran penting dalam mendukung bisnis Bank Jatim. Selain menjadi sumber dana, payroll ASN menopang penyaluran kredit konsumer, transaksi keuangan yang menghasilkan pendapatan nonbunga, serta pemanfaatan layanan digital perseroan.

"Positioning Bank Jatim yang juga sebagai BUMD yang berfungsi sebagai enabler Pendapatan Asli Daerah di luar pajak pada akhirnya akan terdampak bila kebijakan ini diterapkan," jelasnya.

Karena itu, Wahyu mendorong agar rencana penyaluran gaji ASN melalui koperasi dibahas secara komprehensif. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan aspek bisnis perbankan, kualitas pelayanan kepada ASN, serta perlindungan nasabah.(*01).

Payakumbuh (RangkiangNagari) – Sebanyak 49 warga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Payakumbuh menerima kucuran bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial melalui Sentra Abiseka Pekanbaru. Bantuan ini diserahkan guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus memacu kemandirian warga yang terdampak.

Sejalan dengan komitmen Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta dalam menjamin perlindungan sosial masyarakatnya, melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman yang hadir saat penyaluran bantuan tersebut menegaskan bahwa program ini menyasar kelompok yang paling membutuhkan penanganan. Mereka terdiri atas penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), kelompok rentan, hingga anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

"Bantuan ATENSI ini sangat penting bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari," kata Elzadaswarman di Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Senin (19/10/2026).

Sebanyak 49 penerima manfaat tersebut memperoleh bantuan yang telah disesuaikan dengan asesmen kebutuhan masing-masing. Ragam bantuan yang diserahkan meliputi paket kewirausahaan, pemenuhan hidup layak, alat bantu fisik, kaki palsu, hingga sarana kelengkapan kamar.

Atas terealisasinya program ini, Elzadaswarman menyampaikan apresiasi tingginya kepada Kementerian Sosial dan Sentra Abiseka Pekanbaru yang terus menopang upaya pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

"Menyampaikan pesan Bapak Wali Kota Zulmaeta atas nama Pemko Payakumbuh, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Sosial melalui Sentra Abiseka Pekanbaru atas bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pemenuhan kesejahteraan bagi fakir miskin dan anak telantar sejatinya merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ia tak menampik bahwa keterbatasan postur anggaran daerah kerap menjadi tantangan tersendiri, mengingat jumlah warga PPKS di lapangan masih jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan ruang fiskal daerah.

Untuk menyiasati hal tersebut, Pemko Payakumbuh secara mandiri juga telah mengalokasikan bantuan permakanan dan sandang bagi penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, anak telantar, serta gelandangan dan pengemis. Di samping itu, warga yang memenuhi kriteria juga diakomodasi melalui berbagai jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga bantuan beras.

Elzadaswarman berharap intervensi dari berbagai pintu program tersebut tidak hanya berfungsi untuk menyambung kebutuhan harian, tetapi mampu menjadi daya ungkit yang mengeluarkan warga dari jerat kemiskinan dan ragam persoalan sosial lainnya.

"Semua bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah agar perlindungan, jaminan, dan pemberdayaan sosial bagi warga kurang mampu dapat terpenuhi," katanya.

Menutup arahannya, ia mengetuk pintu hati elemen masyarakat yang berkecukupan untuk ikut mengambil peran aktif dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui penyaluran zakat kepada pihak yang benar-benar berhak menerima.

"Kita yang mampu mari membantu yang miskin. Para ASN Muslim juga jangan pelit mengeluarkan zakat. Semoga dengan partisipasi aktif kita semua, semakin banyak warga kurang mampu yang terlayani," pungkasnya

Solsel (RangkiangNagari) – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus mendorong peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Padang Aro agar menjadi ruang publik yang semakin nyaman, representatif, dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, termasuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Solok Selatan, H. Khairunas, meninjau langsung fasilitas RTH Padang Aro bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan (DPUTRP) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH), Minggu (18/10)
Dalam peninjauan tersebut, perhatian diarahkan pada kebutuhan peningkatan fasilitas dan penataan kawasan agar dapat mengakomodasi aktivitas masyarakat dengan lebih baik. Pemerintah daerah pun menyiapkan sejumlah rencana pengembangan yang akan menjadi perhatian pada tahun 2027 mendatang.

Bupati Khairunas mengatakan, pengembangan RTH Padang Aro perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Menurutnya, fasilitas parkir yang memadai, ruang bermain anak, serta area yang ramah bagi UMKM menjadi bagian penting dalam menciptakan ruang publik yang nyaman sekaligus produktif.

“Kita ingin RTH Padang Aro ini semakin baik, nyaman, dan mampu menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas bersama keluarga. Selain itu, kita juga ingin memberikan ruang bagi pelaku UMKM agar kawasan ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi turut mendorong pergerakan ekonomi masyarakat,” ujar Khairunas
Adapun sejumlah rencana pengembangan yang disiapkan meliputi pembenahan fasilitas parkir, penyediaan ruang permainan anak, serta penataan area yang mendukung aktivitas UMKM. Peningkatan fasilitas parkir diharapkan membuat kunjungan masyarakat lebih tertib, sedangkan ruang bermain anak dapat memberikan pilihan aktivitas yang menyenangkan bagi keluarga