Rangkiang Nagari | Portal Berita

Suasana Lecture Learning Session Series #47 di Pascasarjana Unand menghadirkan Prof Dr Syamsul Maarif MSi 

Padang, Rangkiang Nagari - Pascasarjana Universitas Andalas menyelenggarakan Lecture Learning Session Series  (LLSS) #47. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kedudukannya sebagai lembaga Perguruan Tinggi yang terus berkiprah di tengah masyarakat.

Lecture Learning kali ini menghadirkan Prof Dr Syamsul Maarif MSi dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan Kepala BNPB periode 2008-2015.

Para pejabat kebencanaan,  dosen, mahasiswa yang hadir

Kuliah pembelajaran ini dilaksanakan di Gedung Utama Lt.3 Pascasarjana Universitas Andalas, Senin (28/09). Moderator dipercayakan kepada Dr Ir. Basril Basyar MM, Dosen Pascasarjana dan Wartawan Senior di Sumatera Barat. 

Mengawali kuliah kebencanaan dengan judul "Disaster  Risk Assesment in Indonesia " atau Kajian Kebencanaan  di Indonesia,  Syamsul Maarif mengatakan, bila terjadi bencana di suatu daerah, pemangku kepentingan jangan hanya mencatat berapa korban jiwa, kerugian harta dan infrastruktur yang rusak.

Bukan seperti itu pekerja seorang pejabat atau pimpinan terhadap bencana alam. Pelajari setiap peristiwa bencana, apa sebab musababnya, lakukan kajian sekaligus, kenapa peristiwa ini terjadi dan langkah antisipasi apa yang dilakukan ke depan.

Mindset saat ini diubah, sehingga akibat bencana bisa ditekan seminimal mungkin. Purnawirawan Mayor Jenderal TNI ini juga menceritakan pengalaman semasa menjadi kepala BNPB dan menghadapi berbagai bencana. 

Jangan mudah percaya dengan laporan staf atau jajaran, katanya. Sang Dosen Unhan ini tak segan-segan turun ke bawah, menginap di lokasi seperti yang ia alami ketika tsunami Mentawai.

Sebagai seorang prajurit yang digembleng pada berbagai kesatuan di mulai dari lembah Tidar, pria kelahiran 26 September 1950 memahami betul tingkah laku berbagai elemen masyarakat, terutama dalam peristiwa bencana alam. Oleh sebab itu ia tidak segan-segan mendadak muncul di tengah bencana. 

Peristiwa gempa bumi besar yang melanda kota Padang dan sekitarnya memberikan kesan yang mendalam bagi dirinya. Ia mengaku, jiwa kebersamaan dan gotong royong masyarakat minang luar biasa. Saya merasa sangat terbantu selama menangani gempa di daerah ini.

Hebatnya apresiasi dan ucapan terima yang disampaikan juga sangat luar biasa. Pernah suatu ketika, acara syukuran dengan adat Minangkabau diselenggarakan di kediaman saya di jakarta,  katanya. Hal itu membuat ia terkesan dan tidak akan pernah lupa.

Prof Dr Syamsul Maarif hakekatnya adalah seorang tentara, lulusan Akabri 1973, pernah jadi Danrem Bhaskara Jaya Surabaya, Aster Kasum Abri dan Kapuspen TNI di era Reformasi. Walaupun murni tentara, tetapi punya jiwa sosial yang luar biasa, mudah bergaul dan suka bercanda. 

Gayanya cocok menanggapi bencana, karena disenangi masyarakat. Tidak mengherankan bila hampir tujuh tahun memimpin  BNPB. 

Dalam ceramah yang berlangsung hampir dua jam, Syamsul mengurai berbagai teori yang ia dalami.  Ia menyebut teori sapu lidi, dimana ia harus menggerakkan semua elemen masyarakat.

Putra kelahiran Kediri Jawa Timur ini juga menguraikan pentingnya komunikasi kebencanaan. Setiap informasi harus dipastikan dapat dipahami semua orang, utamanya di daerah ditimpa bencana.

Lecture Learning Session Series #47 dibuka secara resmi Direktur Pascasarjana Prof. apt. Henny Lucida , PhD. Dalam sambutannya Henny menyambut baik kegiatan ini, apalagi mendatangkan nara sumber yang luar biasa.

Sebagai lembaga Perguruan Tinggi,  Sekolah Pascasarjana akan terus memperkuat kapasitas agar memberikan manfaat kepada masyarakat.  Kebencanaan adalah hal penting dalam kehidupan masyarakat,  karena Sumbar adalah daerah yang rawan bencana dan selalu berulang, katanya.

Lecture Learning diikuti para dosen, mahasiswa, pemangku kepentingan kebencanaan di daerah ini, BMKG, BPBD se-Sumbar, relawan bencana dan komunitas kebencanaan lainnya.

Sebelum sesi Lecture Learning dimulai, Ketua Panitia ICDM-ke-5 Prof Abdul Hakam menyampaikan laporan dan apresiasi terhadap yang hadir. (*01).

Kegiatan High Level Meeting (HLM) dan ETPD Capacity Building Forum serta ETPD Award 2026 di Hotel Mercure Padang, Jumat (25/9).

Padang, Rangkiang Nagari - Peran bank pembangunan daerah tidak lagi sebatas menjadi tempat pemerintah daerah menyimpan dan menyalurkan dana. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perbankan dituntut hadir lebih aktif membangun ekosistem transaksi yang terintegrasi.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Sudarta, menilai peran aktif Bank Nagari dalam mendukung pemerintah daerah menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Sumatera Barat.

Menurutnya, perluasan digitalisasi penerimaan daerah tidak cukup hanya dengan menambah pilihan kanal pembayaran. Yang lebih penting adalah memastikan kanal tersebut benar-benar dimanfaatkan masyarakat sekaligus terhubung dengan sistem pemerintah daerah.

"Jangan sampai kita hanya memperbanyak pilihan pembayaran, tetapi pemanfaatannya belum maksimal," ujar Sudarta dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan ETPD Capacity Building Forum serta ETPD Award 2026 di Hotel Mercure Padang, Jumat (25/9).

Sudarta menekankan, integrasi data menjadi bagian penting dalam pengembangan ETPD. Informasi transaksi yang berasal dari perbankan, menurut dia, perlu tersambung dengan sistem pemerintah daerah agar pencatatan dan pemantauan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan semata soal menghadirkan teknologi pembayaran. Lebih jauh, digitalisasi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan daerah yang dapat dipantau, terdokumentasi, dan terintegrasi.

Dalam konteks itu, Bank Nagari mengambil posisi strategis sebagai bank pembangunan daerah yang berhadapan langsung dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, mengatakan karakteristik setiap daerah yang berbeda membutuhkan solusi layanan perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah maupun masyarakat.

"ETPD adalah bagian dari upaya membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan inklusif," kata Gusti.

Dari Penerimaan hingga Pengeluaran Daerah

Bank Nagari kini mengembangkan berbagai layanan untuk membangun ekosistem digital keuangan daerah. Pada sisi penerimaan, misalnya, terdapat layanan e-retribusi, Nagari Portal Payment (NPP), hingga host to host yang mendukung integrasi dengan sistem pemerintah daerah dan mitra.

Sementara pada sisi pengeluaran, Bank Nagari menyediakan Nagari Cash Management (NCM), SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI, serta integrasi Siskeudes untuk transaksi nontunai.

Digitalisasi juga diperluas melalui berbagai kanal pembayaran. Masyarakat dan dunia usaha dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui Super Apps Ollin by Nagari, ATM/CRM, EDC, QRIS, virtual account, teller, internet banking, Agen Bank Nagari Link hingga POS Android.

Rangkaian layanan tersebut menunjukkan bahwa peran perbankan dalam ETPD mulai bergerak dari sekadar penyedia sarana pembayaran menuju bagian dari infrastruktur pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Bank Nagari juga mengembangkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui co-branding dengan Bank Mandiri, Nagari Digital Masjid, serta integrasi layanan dengan Samsat dan badan layanan umum daerah (BLUD), termasuk rumah sakit umum daerah.

Gusti mengatakan, digitalisasi tidak seharusnya dimaknai sebatas memindahkan transaksi dari tunai menjadi nontunai.

"Yang ingin dibangun Bank Nagari bukan sekadar sistem pembayaran, melainkan sebuah ekosistem digital keuangan daerah yang terintegrasi, mulai dari penerimaan daerah, pengelolaan kas, sampai dengan pengeluaran daerah," ujarnya.

Dengan transaksi yang tercatat secara elektronik, pemerintah daerah memiliki data yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan dan pemantauan. Pada saat yang sama, masyarakat memperoleh pilihan pembayaran yang lebih beragam.

Menjawab Tantangan Kemandirian Fiskal

Penguatan ETPD juga tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas fiskal.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, menekankan pentingnya pemerintah daerah mengoptimalkan kapasitas fiskal yang tersedia.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), kata dia, dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan inovasi daerah.

Data juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong memastikan data yang digunakan dalam pengelolaan keuangan selalu diperbarui dan memiliki tingkat akurasi yang baik. Data tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam proses penerimaan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi Kemenko RI, Puji Gunawan, turut menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem digital secara menyeluruh.

Menurutnya, penguatan tersebut mencakup ketersediaan layanan sinyal, digitalisasi UMKM, peningkatan investasi daerah, penguatan regulasi, hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Artinya, digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak berdiri sendiri. Infrastruktur, sumber daya manusia, data, regulasi, dunia usaha, hingga layanan perbankan menjadi bagian dari ekosistem yang saling berkaitan.

KKPD Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Di tengah perkembangan digitalisasi tersebut, implementasi KKPD di Sumatera Barat masih menghadapi tantangan.

Dari pemerintah daerah di Sumatera Barat, baru tujuh daerah yang telah menerbitkan KKPD. Namun, berdasarkan pemaparan dalam forum tersebut, baru tiga daerah yang telah menggunakan instrumen tersebut dalam transaksi, yakni Kabupaten Dharmasraya, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang.

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Simon Saimima, mengatakan penggunaan KKPD masih perlu diperluas.

Terdapat 17 pemerintah daerah di Sumatera Barat yang belum melakukan transaksi menggunakan KKPD, yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, serta Kota Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto dan Solok.

KKPD sendiri merupakan instrumen pembayaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja daerah.

Penggunaan instrumen tersebut juga dapat mengurangi transaksi tunai. Setiap transaksi tercatat secara elektronik sehingga lebih mudah ditelusuri dan menjadi bagian dari proses pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Kolaborasi Menjadi Kunci

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, yang mewakili Gubernur Sumbar, mengatakan penguatan ETPD membutuhkan sinergi seluruh pihak.

Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada perubahan metode pembayaran, tetapi
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, yang mewakili Gubernur Sumbar, mengatakan penguatan ETPD membutuhkan sinergi seluruh pihak.

Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada perubahan metode pembayaran, tetapi memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Keuangan Bank Nagari, Roni Edrian, menambahkan keberhasilan ETPD tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem dan teknologi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, Bank Indonesia, Bank Nagari, dan seluruh pihak dalam ekosistem transaksi pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan digitalisasi dapat berjalan secara efektif.

"Keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, Bank Indonesia, Bank Nagari, dan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transaksi pemerintah daerah," kata Roni.

Komitmen tersebut kemudian mendapat ruang dalam ETPD Award 2026, yang memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah berdasarkan capaian dan inovasi digitalisasi.

Untuk kategori Peningkatan Implementasi ETPD 2025, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang.

Kategori Transaksi Retribusi Daerah Tertinggi 2026 periode Januari-Juni diraih Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar. Sementara Transaksi Pajak Daerah Tertinggi diraih Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Adapun penghargaan Optimalisasi Dana Pemda pada CASA Bank Nagari 2026 diberikan kepada Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk kategori Inovasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan penghargaan Pemda Teraktif dalam Pengembangan Digitalisasi Daerah 2026 diberikan kepada Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

Rangkaian penghargaan tersebut menjadi gambaran bahwa transformasi digital keuangan daerah mulai berjalan dengan berbagai tingkat capaian. Tantangan berikutnya bukan sekadar memperbanyak layanan digital, tetapi memastikan seluruh layanan tersebut digunakan secara optimal dan terhubung dalam satu ekosistem.

Di titik inilah peran Bank Nagari menjadi semakin penting. Sebagai bank pembangunan daerah, dukungan terhadap pemerintah daerah tidak hanya diwujudkan melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui penyediaan infrastruktur transaksi yang memungkinkan penerimaan, pengelolaan kas, hingga belanja daerah berlangsung secara lebih terintegrasi

Pada akhirnya, ETPD bukan hanya tentang bagaimana uang berpindah dari tunai ke nontunai. Lebih dari itu, digitalisasi menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang tercatat, dapat dipantau, dan terintegrasi—sebuah fondasi bagi tata kelola pemerintahan daerah yang semakin transparan dan akuntabel.(rel.01).

PADANG PARIAMAN , Rangkiang Nagari – Implementasi Sistem Orkestrasi Peternakan Rakyat Terintegrasi (SOPRANO) di Kabupaten Padang Pariaman mulai memberikan dampak positif terhadap pengembangan peternakan sapi potong dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hasil monitoring dan evaluasi Tim SOPRANO yang diketuai Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, drh. Zed Abbas, menunjukkan adanya perkembangan positif pada kelompok peternak setelah berbagai pihak mulai terhubung dalam satu ekosistem kolaborasi.

Perkembangan tersebut didukung keseriusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman dalam mengorkestrasi implementasi SOPRANO bersama pemerintah provinsi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Fakultas Peternakan Universitas Andalas, penyuluh, serta kelompok peternak.

GAPUSPINDO TURUN LANGSUNG KE PETERNAK

Ketua Gapuspindo, Ir. Didiek Purwanto, mengatakan pihaknya hadir di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam dan Padang Pariaman, untuk membantu meningkatkan pengetahuan peternak dan petugas dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), serta Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) lainnya.

Pendampingan langsung kepada kelompok menjadi penting karena kesehatan hewan sangat menentukan produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

Kehadiran Gapuspindo di lapangan juga mendorong motivasi peternak untuk memperbaiki pengelolaan usaha dan menerapkan praktik pemeliharaan ternak yang lebih baik.

MAMA CERIA, PEREMPUAN PENGGERAK PETERNAKAN

Salah satu praktik menarik dalam implementasi SOPRANO di Padang Pariaman terlihat pada Kelompok Mama Ceria.

Kelompok yang seluruh anggotanya perempuan ini mengembangkan usaha sapi potong dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dengan pendampingan Fakultas Peternakan Universitas Andalas dan berbagai pihak, kelompok mampu mengolah limbah pertanian, batang pisang, dan rumput alam menjadi pakan fermentasi.

Mama Ceria juga mengelola lumbung pakan untuk membantu menjaga ketersediaan pakan ternak. Kotoran ternak tidak dibuang, tetapi diolah menjadi pupuk untuk tanaman.

Dengan pola tersebut, peternak berpeluang memperoleh manfaat ekonomi dari tiga sumber sekaligus, yaitu usaha ternak, pakan fermentasi, dan pupuk kandang hasil pengolahan.

Kegiatan kelompok bahkan mulai melibatkan para suami dan kaum laki-laki untuk membantu aktivitas usaha peternakan. Pemberdayaan perempuan dengan demikian ikut menciptakan aktivitas ekonomi bagi keluarga.

Kelompok Mama Ceria juga menjadi salah satu lokasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa. Kehadiran mahasiswa membuka ruang pertukaran pengetahuan dan inovasi antara perguruan tinggi dengan masyarakat peternak.

NINIK MAMAK IKUT MENDUKUNG

Kolaborasi SOPRANO di Padang Pariaman juga mendapat dukungan masyarakat adat. Ninik mamak ikut berkontribusi melalui penyediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan peternakan kelompok.

Dukungan ini memperlihatkan bahwa pembangunan peternakan rakyat dapat menghubungkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat adat, keluarga, dan kelompok peternak dalam satu tujuan bersama.

Ketua Kelompok Mama Ceria mengatakan kehadiran SOPRANO telah meningkatkan keyakinan anggota untuk terus mengembangkan usaha.

“Sejak SOPRANO hadir, kami lebih yakin dan memiliki motivasi bahwa kami bisa. Kami juga bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga,” ujarnya.

DARI TERNAK MENUJU EKOSISTEM USAHA

Implementasi SOPRANO di Padang Pariaman memperlihatkan bahwa pengembangan peternakan sapi potong tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah ternak.

Peternak membutuhkan jaminan kesehatan hewan, ketersediaan pakan, peningkatan pengetahuan, pemanfaatan limbah, pendampingan teknologi, kelembagaan, serta dukungan sosial masyarakat. Melalui orkestrasi berbagai pihak, sumber daya tersebut mulai dipertemukan di tingkat kelompok.

SOPRANO mendorong peternakan rakyat bergerak dari usaha budidaya menuju ekosistem usaha yang menghasilkan nilai tambah. Ternak menghasilkan pendapatan. Sumber daya lokal diolah menjadi pakan. Limbah ternak kembali dimanfaatkan menjadi pupuk.

Dari Kelompok Mama Ceria, SOPRANO juga menunjukkan bahwa peternakan rakyat dapat menjadi ruang pemberdayaan perempuan dan keluarga, sekaligus membuka jalan menuju peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat.,(01).