PADANG(RS) – Ratusan pelamar tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi serbu DPRD Padang. Mereka melakukan aksi damai guna menyampaikan aspirasi.
Dalam orasinya, koordinator lapangan Toni Kusmiran menyatakan mereka mengadukan nasib ke DPRD Padang agar bisa diperjuangkan untuk bisa diloloskan menjadi peserta seleksi CPNS. Sebab persoalan yang mereka hadapi hanya soal administrasi yang diduga merupakan kelalaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Padang.
“Hampir semua hanya masalah administrasi, ada yang berkas kami dinyatakan tidak sampai padahal ada tanda terimanya dari Pos, ada yang soal jurusan dan sebagainya. Padahal di daerah lain, semuanya aman-aman saja,” katanya.
Dia mengatakan pelamar CPNS yang dinyatakan tidak lolos itu jumlahnya pun tidak sedikit, dari 8.000 lebih pelamar, yang dinyatakan tidak lolos 3.500 lebih. “Artinya mencapai 45 persen. Kalau bukan karena kelalaian luarbiasa, tentu tak mungkin sebanyak itu,” urainya.
Salah seorang pendemo pun menyampaikan, kejadian kehilangan atau kekurangan berkas administrasi ini sebenarnya juga dialami di daerah lain. “Namun seperti di Dharmasraya atau Solok, pihak BKD menghubungi pelamar untuk melengkapi. Kenapa di Padang tidak bisa,” katanya.
Kedatangan ratusan pendemo itu diterima Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra dan ketua Komisi IV Maidestal Hari Mahesa. Usai menerima aspirasi pendemo, Wahyu langsung meminta Kepala BKD Padang untuk datang ke DPRD.
Kepala BKD Padang Habibul Fuadi beserta jajaran sampai di DPRD. Hingga berita ini diturunkan, masih berlangsung dialog antara pelamar CPNS dan BKD difasilitasi DPRD guna mencari solusi terkait persoalan tersebut.
Dalam dialog tersebut, Kepala BKD menjelaskan bahwa pihaknya sudah berusaha maksimal untuk melaksanakan penerimaan pendaftaran CPNS di Kota Padang. Namun tentu saja ada kekurangan.
Dari dialog itu, akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa aspirasi yang disampaikan pelamar CPNS yang tak lolos seleksi administrasi itu akan dikoordinasikan ke BKN pusat.
Dalam orasinya, koordinator lapangan Toni Kusmiran menyatakan mereka mengadukan nasib ke DPRD Padang agar bisa diperjuangkan untuk bisa diloloskan menjadi peserta seleksi CPNS. Sebab persoalan yang mereka hadapi hanya soal administrasi yang diduga merupakan kelalaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Padang.
“Hampir semua hanya masalah administrasi, ada yang berkas kami dinyatakan tidak sampai padahal ada tanda terimanya dari Pos, ada yang soal jurusan dan sebagainya. Padahal di daerah lain, semuanya aman-aman saja,” katanya.
Dia mengatakan pelamar CPNS yang dinyatakan tidak lolos itu jumlahnya pun tidak sedikit, dari 8.000 lebih pelamar, yang dinyatakan tidak lolos 3.500 lebih. “Artinya mencapai 45 persen. Kalau bukan karena kelalaian luarbiasa, tentu tak mungkin sebanyak itu,” urainya.
Salah seorang pendemo pun menyampaikan, kejadian kehilangan atau kekurangan berkas administrasi ini sebenarnya juga dialami di daerah lain. “Namun seperti di Dharmasraya atau Solok, pihak BKD menghubungi pelamar untuk melengkapi. Kenapa di Padang tidak bisa,” katanya.
Kedatangan ratusan pendemo itu diterima Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra dan ketua Komisi IV Maidestal Hari Mahesa. Usai menerima aspirasi pendemo, Wahyu langsung meminta Kepala BKD Padang untuk datang ke DPRD.
Kepala BKD Padang Habibul Fuadi beserta jajaran sampai di DPRD. Hingga berita ini diturunkan, masih berlangsung dialog antara pelamar CPNS dan BKD difasilitasi DPRD guna mencari solusi terkait persoalan tersebut.
Dalam dialog tersebut, Kepala BKD menjelaskan bahwa pihaknya sudah berusaha maksimal untuk melaksanakan penerimaan pendaftaran CPNS di Kota Padang. Namun tentu saja ada kekurangan.
Dari dialog itu, akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa aspirasi yang disampaikan pelamar CPNS yang tak lolos seleksi administrasi itu akan dikoordinasikan ke BKN pusat.
#Ryan