JAKARTA(RS) – Pemerintah Indonesia menyatakan sangat prihatin terhadap kasus yang terjadi warga muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.
Hal ini di tegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla sata ditemui awak media di kantor Wapres Jalan Merdeka Utara Jakarta, Kamis, (20/12).
“Pemerintah sangat prihatin apabila hal-hal tersebut ada pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) kalau itu terjadi walapun pihak Cina selalu membantah. Kita prihatin,” ujarnya.
Wapres juga menjelaskan Menteri Luar Negeri telah memanggil Duta Besar (Dubes) China di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan Indonesia.
“Sudah (Dubes China untuk Indonesia) di panggil 17 yang lalu,” terangnya.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah memerintahkan Dubes Indonesia di Bejing untuk melihat keadaan yang sebenarnya terjadi dan segera melaporkannya ke Jakarta.
Meski demikian, kata Wapres, pemerintah tetap dalam pendirian untuk penegakan HAM kalau memang terjadi diskrimininasi.
“Ketentuan HAM secara internasional harus juga ditaati Cina tetapi semua menunggu laporan dari Dubes kita dan juga folow up daripada pemanggilan Dubes China oleh Menlu pada dua hari yang lalu,” tuturnya.
Untuk memperjelas kasusnya, Wapres meminta Pemerintah China melalui Dubesnya yang ada di sini untuk memberikan pemjelasan secara terbuka kepada publik dan ormas-ormas Islam.
Kemungkinan adanya Radikalisme
Lebih jauh Wapres mengingatkan bahwa harus dibedakan antara perlakuan diskriminatif, kalau memang ini terjadi. Namun Indonesia pun pernah muncul radikalisme atau teror yang berasal dari 12 orang Uighur ikut perang di Poso membantu gerakan Santoso.
“Kita juga memahami seperti itu, prihatin juga bahwa agar dibedakan apa yang terjadi dengan radikalisme, bisa juga terjadi radikalisme malah sampai ke Indonesia,” pungkasnya. Demikian Husain Abdullah-Jubir Wapres RI.
Hal ini di tegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla sata ditemui awak media di kantor Wapres Jalan Merdeka Utara Jakarta, Kamis, (20/12).
“Pemerintah sangat prihatin apabila hal-hal tersebut ada pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) kalau itu terjadi walapun pihak Cina selalu membantah. Kita prihatin,” ujarnya.
Wapres juga menjelaskan Menteri Luar Negeri telah memanggil Duta Besar (Dubes) China di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan Indonesia.
“Sudah (Dubes China untuk Indonesia) di panggil 17 yang lalu,” terangnya.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah memerintahkan Dubes Indonesia di Bejing untuk melihat keadaan yang sebenarnya terjadi dan segera melaporkannya ke Jakarta.
Meski demikian, kata Wapres, pemerintah tetap dalam pendirian untuk penegakan HAM kalau memang terjadi diskrimininasi.
“Ketentuan HAM secara internasional harus juga ditaati Cina tetapi semua menunggu laporan dari Dubes kita dan juga folow up daripada pemanggilan Dubes China oleh Menlu pada dua hari yang lalu,” tuturnya.
Untuk memperjelas kasusnya, Wapres meminta Pemerintah China melalui Dubesnya yang ada di sini untuk memberikan pemjelasan secara terbuka kepada publik dan ormas-ormas Islam.
Kemungkinan adanya Radikalisme
Lebih jauh Wapres mengingatkan bahwa harus dibedakan antara perlakuan diskriminatif, kalau memang ini terjadi. Namun Indonesia pun pernah muncul radikalisme atau teror yang berasal dari 12 orang Uighur ikut perang di Poso membantu gerakan Santoso.
“Kita juga memahami seperti itu, prihatin juga bahwa agar dibedakan apa yang terjadi dengan radikalisme, bisa juga terjadi radikalisme malah sampai ke Indonesia,” pungkasnya. Demikian Husain Abdullah-Jubir Wapres RI.
#Ryan