Padang(RS)-Komisi V DPRD Sumbar meminta Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumbar fokus dengan program pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana alam yang terjadi di daerah. Sebab sebanyak Rp70 miliar yang bersumber dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumbar di tahun 2019 telah diletakkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini.
Hal ini disampaikan pihak Komisi V DPRD saat rapat kerja dengan Dinsos Sumbar dan beberapa mitra kerja yang lain, di gedung DPRD, Selasa (8/1).
"Sesuai dengan RPJMD Sumbar, pengentasan kemiskinan merupakan prioritas. Dinsos harus fokus terhadap ini,” ujar Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Aristo Munandar
Ia memaparkan, dengan adanya dukungan anggaran untuk Dinsos, instansi ini mesti aktif melaksanakan program yang bermanfaat untuk masyarakat.
Bicara masalah kemiskinan, lanjut dia, Dinsos harus melakukan pemetaan sehingga bisa diketahui presentase pastinya berapa. Dengan demikian realisasi program juga dapat berjalan tepat sasaran. Kemudian koordinasi antara kabupaten/kota juga diminta berjalan, sehingga data yang ada tentang kemiskinan lebih akurasi.
Selain masalah kemiskinan, Aristo juga meminta program penanggulangan bencana alam menjadi prioritas. Dimana secara geografis, Sumbar masuk dalam daftar daerah yang rawan bencana.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat menyampaikan, Komisi V ingin program-program yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD, termasuk yang ada di Dinsos Sumbar berjalan dengan baik.
Sementara itu, Kepala Dinsos Provinsi Sumbar Abdul Ghafar menuturkan, data yang dihimpun oleh Dinsos per September 2018, angka kemiskinan mencapai sekitar 359 ribu. Namun angka tersebut masih akan dikoordinasikan lagi dengan Kabupaten/Kota untuk akurasi pendataan.
“Secara regulasi, Dinsos memiliki tanggungjawab dalam program pengentasan kemiskinan, dan kucuran dana akan diprioritaskan untuk ini,” ujarnya.
Dalam merealisasikan pokir dewan, menurut dia Dinsos akan melaksanakan sejumlah program prioritas. Diantaranya Bimbingan Keterampilan Berwirausaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dengan sasaran 15.890 orang serta alokasi dana yang mencapai Rp 53 Miliar.
Selanjutnya, Bantuan Pengembangan E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM dengan sasaran 225 kelompok dan alokasi dana yang mencapai Rp 5 Miliar. Kemudian, bantuan Penumbuhan Usaha Mandiri melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Pedesaan dengan sasaran 1.000 Kepala Keluarga (KK) dan alokasi dana yang mencapai Rp 2,4 Miliar. Sementara, jelas dia, pada APBD tahun 2018, alokasi anggaran untuk Dinsos yang bersumber dari pokir adalah sebesar Rp 51 Miliar, untuk hal ini realisasinya adalah sebesar Rp 47 Miliar. (Jelita)