JAKARTA(RS) – Menyaksikan Debat Capres Tahap Pertama, pandangan HAM Jokowi – KH Ma’ruf Amin lebih maju dibandigkan Prabowo – Sandiaga, utamanya dalam hal hak ekonomi sosial dan budaya.
Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice Gunawan, Jumat (18/1/2019) menyatakan, beberapa pengalaman menunjukan pemenuhan HAM dengan menitikberatkan pada anggaran negara lebih tepat dilakukan di negara industri maju, kuat APBNnya dan kurangnya kekayaan alam. Sedangkan di negara agraris seharusnya bertumpu pada redistribusi sumberdaya produktif.
Oleh karenanya kurang tepat jika Capres Prabowo dalam melindungi HAM, memberantas korupsi dan perbaikan kinerja birokrasi menitik beratkan pada peningkatan anggaran, gaji dan investasi, sehingga menambah berat beban APBN di tengah perekononian dunia yang penuh tantangan akibat krisis dan perang komoditas.
Lebih tepat semestinya redistribusi sumber daya produktif berupa sumber sumber agraria khususnya redistribusi tanah. Presiden Jokowi menyebutnya sebagai akses kepada lahan.
Jokowi sesungguhnya masih ada waktu untuk merealisasikan Inpres Moratorium Sawit dan Perpres Reforma Agraria dalam rangka redistribusi tanah kepada rakyat dan memperkuat perkebunan rakyat.
Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice Gunawan, Jumat (18/1/2019) menyatakan, beberapa pengalaman menunjukan pemenuhan HAM dengan menitikberatkan pada anggaran negara lebih tepat dilakukan di negara industri maju, kuat APBNnya dan kurangnya kekayaan alam. Sedangkan di negara agraris seharusnya bertumpu pada redistribusi sumberdaya produktif.
Oleh karenanya kurang tepat jika Capres Prabowo dalam melindungi HAM, memberantas korupsi dan perbaikan kinerja birokrasi menitik beratkan pada peningkatan anggaran, gaji dan investasi, sehingga menambah berat beban APBN di tengah perekononian dunia yang penuh tantangan akibat krisis dan perang komoditas.
Lebih tepat semestinya redistribusi sumber daya produktif berupa sumber sumber agraria khususnya redistribusi tanah. Presiden Jokowi menyebutnya sebagai akses kepada lahan.
Jokowi sesungguhnya masih ada waktu untuk merealisasikan Inpres Moratorium Sawit dan Perpres Reforma Agraria dalam rangka redistribusi tanah kepada rakyat dan memperkuat perkebunan rakyat.
#Ryan