Padang (RangkiangNagari) - Rusdi Lubis: OPD Kurang Cepat dan Giat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar dinilai masih lamban dan lalai dalam melakukan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada semester I tahun 2019. Untuk itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno meminta OPD segera menyelesaikan semua target serapan fisik dan keuangan hingga akhir September 2019.
“Evaluasi semester pertama tahun ini didapati serapan fisik dan keuangan belum mencapai target. Untuk itu saya tugaskan sampai September akhir penyebab tidak tercapainya target itu agar segera diselesaikan OPD,” ujar gubernur saat Rapat Evaluasi Pembangunan Semester I tahun anggaran 2019, di Auditorium Gubernur, Rabu (7/8).
Katanya, jika deviasi (penyimpangan, red) target itu dibawah 10 persen ia masih bisa memaklumi. Tetapi jika lebih dari itu, tentu tidak bisa diterima lagi dan OPD yang masih lemah serapan tersebut agar dapat bekerja lebih maksimal lagi.
Dari data realiasi APBD semester 1 tahun 2019 hingga bulan Juli. Untuk realisasi fisik target yang harus dicapai adalah 70,73 persen, namun terealisasi hanya 46,11 persen. Sedangkan untuk keuangan, target yang harus dicapai yakni 66,92 persen, terealisasi 40,73 persen.
Menurutnya, jika OPD beralasan efisiensi, ia masih bisa menerima alasan tersebut, namun jika itu merupakan sebuah kelalaian, ia bersama wagub akan melakukan evaluasi terhadap OPD tersebut. “Kami akan panggil OPD yang jauh dibawah target ini kenapa kenapa bisa seperti ini,” ungkapnya tanpa menyebut OPD mana saja yang masih rendah melakukan serapan anggaran.
Disebutkannya, evaluasi yang dilakukan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan pembangunan sehingga berjalan dengan baik. Sehingga, ada perbaikan dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh OPD. “Evaluasi seperti ini biasa dilakukan, karena terkait realiasi ini dari pengalaman tahun sebelumnya diakhir tahun semua target akan terpenuhi oleh OPD, bahkan semua di atas 95 persen,” pungkasnya.
Terkait masih rendahnya serapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar pada Semester Pertama, membuat tidak tercapainya target serapan untuk pembangunan fisik infrastruktur di Sumbar. Hal tersebut disinyalir akibat kesalahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov.
Menanggapi kondisi tersebut, pengamat pemerintahan, Rusdi Lubis saat dihubungi Padang Ekspres, Rabu (7/8) mengatakan, masih rendahnya serapan anggaran APBD Pemprov pada Semester 1 2019 bisa jadi disebabkan dua faktor yakni banyak OPD yang masih bergelut pada proses tender yang masih berjalan. Faktor kedua yaitu bisa disebabkan oleh OPD kurang giat dan cepat dalam bekerja. “Dua hal inilah yang memicu serapan anggaran dan pembangunan fisik tidak terlihat,” ujarnya.
Rusdi menambahkan, untuk menyikapi itu, OPD Pemprov Sumbar pada Semester II tahun 2019 harus bisa melebihi target yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumbar. Dengan cara melakukan gerak cepat dengan merealisasikan pembangunan fisik yang sudah dirancang pada semester 1 tersebut.
“Nah masalahnya nanti jika pada akhir semester 2 pencapaian target serapan anggaran dan pembangunan fisik tersebut tidak terpenuhi, maka pemerintah harus menegur OPD-OPD mereka yang memang tak bekerja dengan maksimal,” ungkapnya. Lebih lanjut Rusdi menyebutkan, dengan tercapainya serapan anggaran APBD dan pembangunan fisik, pastinya hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Sumbar khususnya di bidang perekonomian.
“Evaluasi semester pertama tahun ini didapati serapan fisik dan keuangan belum mencapai target. Untuk itu saya tugaskan sampai September akhir penyebab tidak tercapainya target itu agar segera diselesaikan OPD,” ujar gubernur saat Rapat Evaluasi Pembangunan Semester I tahun anggaran 2019, di Auditorium Gubernur, Rabu (7/8).
Katanya, jika deviasi (penyimpangan, red) target itu dibawah 10 persen ia masih bisa memaklumi. Tetapi jika lebih dari itu, tentu tidak bisa diterima lagi dan OPD yang masih lemah serapan tersebut agar dapat bekerja lebih maksimal lagi.
Dari data realiasi APBD semester 1 tahun 2019 hingga bulan Juli. Untuk realisasi fisik target yang harus dicapai adalah 70,73 persen, namun terealisasi hanya 46,11 persen. Sedangkan untuk keuangan, target yang harus dicapai yakni 66,92 persen, terealisasi 40,73 persen.
Menurutnya, jika OPD beralasan efisiensi, ia masih bisa menerima alasan tersebut, namun jika itu merupakan sebuah kelalaian, ia bersama wagub akan melakukan evaluasi terhadap OPD tersebut. “Kami akan panggil OPD yang jauh dibawah target ini kenapa kenapa bisa seperti ini,” ungkapnya tanpa menyebut OPD mana saja yang masih rendah melakukan serapan anggaran.
Disebutkannya, evaluasi yang dilakukan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan pembangunan sehingga berjalan dengan baik. Sehingga, ada perbaikan dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh OPD. “Evaluasi seperti ini biasa dilakukan, karena terkait realiasi ini dari pengalaman tahun sebelumnya diakhir tahun semua target akan terpenuhi oleh OPD, bahkan semua di atas 95 persen,” pungkasnya.
Terkait masih rendahnya serapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar pada Semester Pertama, membuat tidak tercapainya target serapan untuk pembangunan fisik infrastruktur di Sumbar. Hal tersebut disinyalir akibat kesalahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov.
Menanggapi kondisi tersebut, pengamat pemerintahan, Rusdi Lubis saat dihubungi Padang Ekspres, Rabu (7/8) mengatakan, masih rendahnya serapan anggaran APBD Pemprov pada Semester 1 2019 bisa jadi disebabkan dua faktor yakni banyak OPD yang masih bergelut pada proses tender yang masih berjalan. Faktor kedua yaitu bisa disebabkan oleh OPD kurang giat dan cepat dalam bekerja. “Dua hal inilah yang memicu serapan anggaran dan pembangunan fisik tidak terlihat,” ujarnya.
Rusdi menambahkan, untuk menyikapi itu, OPD Pemprov Sumbar pada Semester II tahun 2019 harus bisa melebihi target yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumbar. Dengan cara melakukan gerak cepat dengan merealisasikan pembangunan fisik yang sudah dirancang pada semester 1 tersebut.
“Nah masalahnya nanti jika pada akhir semester 2 pencapaian target serapan anggaran dan pembangunan fisik tersebut tidak terpenuhi, maka pemerintah harus menegur OPD-OPD mereka yang memang tak bekerja dengan maksimal,” ungkapnya. Lebih lanjut Rusdi menyebutkan, dengan tercapainya serapan anggaran APBD dan pembangunan fisik, pastinya hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Sumbar khususnya di bidang perekonomian.
#Ryan