JAKARTA (RangkiangNagari) – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menerbitkan surat telegram tentang skenario penerapan kehidupan normal baru atau new normal dalam menghadapi Covid-19. Dalam surat telegram bernomor 249 tanggal 28 Mei 2020, Kapolri meminta jajarannya untuk membuat aturan pencegahan penularan Covid-19 bagi para pelaku usaha sesuai protokol kesehatan yang berlaku.
“Memerintahkan para kepala satuan wilayah untuk membuat aturan pencegahan penularan Covid-19 agar diterapkan pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan atau konsumen, dan masyarakat melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi Covid-19,” kata Kabag Penum Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/5).Surat telegram Kapolri itu merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantor dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.“Melalui surat telegram tersebut kami juga meminta para kepala satuan wilayah berkoordinasi dengan TNI dan stakeholders lainnya untuk bersama-sama dengan Polri melakukan upaya pendisiplinan masyarakat,” ucap Ahmad.
Warga pun diminta patuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan di tempat keramaian, pariwisata, kerumunan massa, sentra ekonomi, sentra ekonomi, pasar mal, dan area publik lainnya. Idham meminta jajaran TNI Polri mengedepankan upaya persuasif kepada warga selama new normal.“Namun bagi masyarakat yang melanggar aturan atau melawan petugas dapat dikenai Pasal 212 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp4.500,” kata Ramadhan.
“Memerintahkan para kepala satuan wilayah untuk membuat aturan pencegahan penularan Covid-19 agar diterapkan pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan atau konsumen, dan masyarakat melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi Covid-19,” kata Kabag Penum Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/5).Surat telegram Kapolri itu merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantor dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.“Melalui surat telegram tersebut kami juga meminta para kepala satuan wilayah berkoordinasi dengan TNI dan stakeholders lainnya untuk bersama-sama dengan Polri melakukan upaya pendisiplinan masyarakat,” ucap Ahmad.
Warga pun diminta patuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan di tempat keramaian, pariwisata, kerumunan massa, sentra ekonomi, sentra ekonomi, pasar mal, dan area publik lainnya. Idham meminta jajaran TNI Polri mengedepankan upaya persuasif kepada warga selama new normal.“Namun bagi masyarakat yang melanggar aturan atau melawan petugas dapat dikenai Pasal 212 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp4.500,” kata Ramadhan.
#Ryan