PADANG (RangkiangNagari) – Nagari berperan sebagai ujung tombak atau garda terdepan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Menunjang hal tersebut, dibutuhkan kebersamaan dimana seluruh stakeholder musti terlibat. Harus ada sinergitas provinsi, kabupaten/kota, pihak kepolisian serta kementrian terkait untuk menciptakan nagari mandiri.
Demikian disampaikan Gubernur Irwan Prayino saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 di Aula Gubernuran, Selasa (28/7).“Tak ada yang sehebat wali nagari dalam memberikan pelayanan ke masyarakatnya. Wali nagari dekat dan berbaur melaksanakan pemerintahan umum pada warga. Terima kasih pada walinagari yang telah bekerja 24 jam sehari dalam melayani masyarakat, walau gaji dan tunjungan kecil. Luar biasa,” ucap Irwan yang langsung disambut tepuk tangan peserta rapat.Ditambahkannya, wali nagari punya tanggung jawab dan memiliki rasa kepemimpinan dalam melayani. Terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Sehingga nagari menjadi salah satu indikator dalam menentukan status daerah.
“Jika mandiri, maka kabupaten/kotanya pasti mandiri. Begitu juga sebaliknya, jika tertinggal, otomatis daerah di atasnya masuk kategori tertinggal juga. Alhamdulillah, setiap tahun status ini berkembang ke arah yang baik. Jika di 2016 dari 880 nagari yang terdata, terdapat 51 yang tertinggal. Di 2020, nagari sangat tertinggal melandai jadi empat saja, 3 di Solok Selatan dan 1 di Kabupaten Solok,” jelas Irwan.
Gubernur mengimbau agar pemahaman masyarakat diperkuat. Jangan sampai masyarakat tersebut yang jadi faktor penghambat pembangunan.
“Banyak faktor penghambat pembangunan. Seperti keinginan masyarakat, sosial budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia serta kebijakan yang tidak tepat. Harus dicari solusinya. Jangan pernah ragu meminta bantuan, baik ke pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Kita akan fasilitasi, Siapkan saja lahan dan proposalnya,” janji gubernur.
Kepada nagari yang masih berstatus sangat tertinggal Irwan meminta untuk terus berusaha.Sedangkan bagi yang telah keluar dari status tertinggal, dia menekankan jangan lekas berpuas diri.
“Jangan berhenti dan bosan untuk terus berupaya ciptakan nagari keluar dari tertinggal. Untuk yang bagus juga jangan berpuas diri. Terus tingkatkan menuju nagari maju. Yang maju juga harus pertahankan status, jangan sampai turun lagi menjadi tertinggal,” imbaunya.
Terakhir, gubernur mengingatkan kembali seluruh wali nagari yang hadir untuk mengutamakan pendekatan dan kebersamaan dalam membangun nagari
“Mari…Basamo mambangun nagari,” ajak gubernur.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Barat Syafrizal, mengatakan, Rakor ini bertujuan melakukan intervensi kegiatan untuk meningkatkan status nagari. Sesuai dengan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, terdapat 3 (tiga) indeks yang bekerja sebagai dimensi dalam menyusun potret kemandirian desa yaitu indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.
“Indeks ini menghasilkan 5 (lima) klasifikasi status desa yaitu sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Status tersebut menjadi dasar bagi Kemenkeu dalam menyusun pagu anggaran dana desa kedepannya,” jelas Syafrizal.
Rakor turut dihadiri beberapa kepala daerah, wali nagari dari 8 kabupaten/kota se-Sumatera Barat serta undangan lainnya.
Demikian disampaikan Gubernur Irwan Prayino saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 di Aula Gubernuran, Selasa (28/7).“Tak ada yang sehebat wali nagari dalam memberikan pelayanan ke masyarakatnya. Wali nagari dekat dan berbaur melaksanakan pemerintahan umum pada warga. Terima kasih pada walinagari yang telah bekerja 24 jam sehari dalam melayani masyarakat, walau gaji dan tunjungan kecil. Luar biasa,” ucap Irwan yang langsung disambut tepuk tangan peserta rapat.Ditambahkannya, wali nagari punya tanggung jawab dan memiliki rasa kepemimpinan dalam melayani. Terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Sehingga nagari menjadi salah satu indikator dalam menentukan status daerah.
“Jika mandiri, maka kabupaten/kotanya pasti mandiri. Begitu juga sebaliknya, jika tertinggal, otomatis daerah di atasnya masuk kategori tertinggal juga. Alhamdulillah, setiap tahun status ini berkembang ke arah yang baik. Jika di 2016 dari 880 nagari yang terdata, terdapat 51 yang tertinggal. Di 2020, nagari sangat tertinggal melandai jadi empat saja, 3 di Solok Selatan dan 1 di Kabupaten Solok,” jelas Irwan.
Gubernur mengimbau agar pemahaman masyarakat diperkuat. Jangan sampai masyarakat tersebut yang jadi faktor penghambat pembangunan.
“Banyak faktor penghambat pembangunan. Seperti keinginan masyarakat, sosial budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia serta kebijakan yang tidak tepat. Harus dicari solusinya. Jangan pernah ragu meminta bantuan, baik ke pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Kita akan fasilitasi, Siapkan saja lahan dan proposalnya,” janji gubernur.
Kepada nagari yang masih berstatus sangat tertinggal Irwan meminta untuk terus berusaha.Sedangkan bagi yang telah keluar dari status tertinggal, dia menekankan jangan lekas berpuas diri.
“Jangan berhenti dan bosan untuk terus berupaya ciptakan nagari keluar dari tertinggal. Untuk yang bagus juga jangan berpuas diri. Terus tingkatkan menuju nagari maju. Yang maju juga harus pertahankan status, jangan sampai turun lagi menjadi tertinggal,” imbaunya.
Terakhir, gubernur mengingatkan kembali seluruh wali nagari yang hadir untuk mengutamakan pendekatan dan kebersamaan dalam membangun nagari
“Mari…Basamo mambangun nagari,” ajak gubernur.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Barat Syafrizal, mengatakan, Rakor ini bertujuan melakukan intervensi kegiatan untuk meningkatkan status nagari. Sesuai dengan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, terdapat 3 (tiga) indeks yang bekerja sebagai dimensi dalam menyusun potret kemandirian desa yaitu indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.
“Indeks ini menghasilkan 5 (lima) klasifikasi status desa yaitu sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Status tersebut menjadi dasar bagi Kemenkeu dalam menyusun pagu anggaran dana desa kedepannya,” jelas Syafrizal.
Rakor turut dihadiri beberapa kepala daerah, wali nagari dari 8 kabupaten/kota se-Sumatera Barat serta undangan lainnya.
#Ryan