PADANG (RangkiangNagari) – Dana “terima kasih” PT Rajawali untuk Sumatera Barat Rp86 miliar yang dikucurkan 11 tahun silam, akhirnya, Rabu (5/8) disepakati gubernur dan DPRD Sumbar, bisa dipakai untuk beasiswa. Inilah sejarah panjang, betapa rumitnya birokrasi di Indonesia.
Dana itu bak “rumah tampak jalan tak ada,” lalu mengendap beranak-pinak sejak 2009 di Bank Nagari Syariah. Kini jumlahnya menjadi Rp86 miliar, lipat terkulai hampir 100 persen.
Dana apa ini? Waktu itu, sengketa tak kunjung putus terjadi di Indonesia, Semen Gresik Grup handak dijual ke Cemex, Meksiko. Tak ada masalah, namun menjadi rumit ketika rakyat Sumbar tak setuju, Gresik dijual. Apa pasal, dalam grup tersebut, ada PT Semen Padang sebagai anak perusahaan.
Waktu itu meluncur gerakan spin off PT Semen Padang, artinya pisahkan Semen Padang dari Semen Gresik, maka jika mau dijual, jual benarlah.Suka hati. Mana bisa, sebab saham Semen Gresik sudah dilego sebagian di lantai bursa.
Maka peninglah investor dari negeri sombrero itu. Jalan keluarnya, muncul PT Rajawali, membeli saham Cemex di Semen Gresik. Angkat kaki. Sahamnya dibeli oleh PT Rajawali. Tak lama kemudian Rajawali juga pergi, sahamnya dijual di bursa dan entah pada siapa lagi.
Sebagai uang tampak punggung, Rajawali berterimakasih. Maka diberikan dalam bentuk dolar Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi. Atas kesepakatan dengan DPRD maka yang itu dimasukkan ke APBD. Sejak masuk “kandang besi,” itu dana Rajawali tadi terpenjara selama 11 tahun. Tak bisa diapa-apakan. Dijujai tak bisa, apalagi dipakai. Maka beranak-pinaklah yang itu di Bank Nagari.
Tiap diurus, tiap tak bisa. Terbentur aturan. Uang di tangan pemerintah, yang buat aturan pemerintah, tapi pemerintah itu pula yang tak kunjung menemukan jalan.
Lalu pada Rabu (5/8) ini didapat kesepakatan antara gubernur dan DPRD Sumbar, “oke dana Rajawali cair,” melalui sebuah mekanisme pergub, yang belum ada. Pergubnya segera dibuat dan perlu masukan pakar.
Berbilang tahun, dana itu jadi “temuan” Bentar-bentar temuan sebagaimana dicatat BPK-RI. Sampai di sana saja, tak ada pula jalan keluar. Konsultasi sesering ojek lewat ke Kemendagri ke Kemenkeu, tak juga ada jalan keluar. Jalan buntu. Yang ada, pada tercengang,kenapa ada yang di kas daerah tanpa judl. Mesin birokrasi yang lurus-lurus tabung itu, tak kuasa memeri titel agar uang cepat cair.
Sementara itu, ribuan anak Minang meminta beasiswa. Uang ada, tapi berada dalam lemari kaca. Jujai-jujai saja, janji ke janji, tahun besok ke tahun depan. Sebelas tahun berlalu. Kemarin, masalah selesai. Ini terjadi di tangan Gubernur Irwan Pryatino dan Kadinas Adib Alfikri. Di sana pula hebatnya.
Peristiwa itu terjadi dalam rapat terbatas antara Pemprov dan DPRD Sumbar secara virtual di Padang.
Dana itu bak “rumah tampak jalan tak ada,” lalu mengendap beranak-pinak sejak 2009 di Bank Nagari Syariah. Kini jumlahnya menjadi Rp86 miliar, lipat terkulai hampir 100 persen.
Dana apa ini? Waktu itu, sengketa tak kunjung putus terjadi di Indonesia, Semen Gresik Grup handak dijual ke Cemex, Meksiko. Tak ada masalah, namun menjadi rumit ketika rakyat Sumbar tak setuju, Gresik dijual. Apa pasal, dalam grup tersebut, ada PT Semen Padang sebagai anak perusahaan.
Waktu itu meluncur gerakan spin off PT Semen Padang, artinya pisahkan Semen Padang dari Semen Gresik, maka jika mau dijual, jual benarlah.Suka hati. Mana bisa, sebab saham Semen Gresik sudah dilego sebagian di lantai bursa.
Maka peninglah investor dari negeri sombrero itu. Jalan keluarnya, muncul PT Rajawali, membeli saham Cemex di Semen Gresik. Angkat kaki. Sahamnya dibeli oleh PT Rajawali. Tak lama kemudian Rajawali juga pergi, sahamnya dijual di bursa dan entah pada siapa lagi.
Sebagai uang tampak punggung, Rajawali berterimakasih. Maka diberikan dalam bentuk dolar Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi. Atas kesepakatan dengan DPRD maka yang itu dimasukkan ke APBD. Sejak masuk “kandang besi,” itu dana Rajawali tadi terpenjara selama 11 tahun. Tak bisa diapa-apakan. Dijujai tak bisa, apalagi dipakai. Maka beranak-pinaklah yang itu di Bank Nagari.
Tiap diurus, tiap tak bisa. Terbentur aturan. Uang di tangan pemerintah, yang buat aturan pemerintah, tapi pemerintah itu pula yang tak kunjung menemukan jalan.
Lalu pada Rabu (5/8) ini didapat kesepakatan antara gubernur dan DPRD Sumbar, “oke dana Rajawali cair,” melalui sebuah mekanisme pergub, yang belum ada. Pergubnya segera dibuat dan perlu masukan pakar.
Berbilang tahun, dana itu jadi “temuan” Bentar-bentar temuan sebagaimana dicatat BPK-RI. Sampai di sana saja, tak ada pula jalan keluar. Konsultasi sesering ojek lewat ke Kemendagri ke Kemenkeu, tak juga ada jalan keluar. Jalan buntu. Yang ada, pada tercengang,kenapa ada yang di kas daerah tanpa judl. Mesin birokrasi yang lurus-lurus tabung itu, tak kuasa memeri titel agar uang cepat cair.
Sementara itu, ribuan anak Minang meminta beasiswa. Uang ada, tapi berada dalam lemari kaca. Jujai-jujai saja, janji ke janji, tahun besok ke tahun depan. Sebelas tahun berlalu. Kemarin, masalah selesai. Ini terjadi di tangan Gubernur Irwan Pryatino dan Kadinas Adib Alfikri. Di sana pula hebatnya.
Peristiwa itu terjadi dalam rapat terbatas antara Pemprov dan DPRD Sumbar secara virtual di Padang.
Untuk tahap awal, dialokasikan Rp5 miliar dana hibah itu, akan dipergunakan untuk beasiswa. Kapan akan cair. Itulah, belum seorang pun bisa menunjuk hari dan tanggal. Namanya saja Dana Rajawali, lama disarang, tentu agak susah “terbangnya” walau bernama rajawali.
#Ryan