Dharmasraya (Rangkiang Nagari) - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, melalui Wakil Bupati, DP Datuk Labuan menjawab pandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Dharmasraya, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
Nota jawaban Bupati Dharmasraya itu disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Paryanto, Senin (5/7/21).
Dalam rapat tersebut, wabup menyampaikan jawaban terhadap tanggapan tujuh fraksi DPRD pada rapat paripurna beberapa waktu lalu. Diantaranya terkait isu strategis yang menurut anggota dewan mesti dikupas secara tuntas, sehingga tidak terkesan mengabaikan persoalan yang masih terjadi.
Dijelaskan wabup, bahwa rumusan permasalahan dan isu strategis daerah didasarkan pada kondisi umum daerah dan kemampuan keuangan daerah, serta kondisi umum yang terjadi bersifat nasional yang dihimpun melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang RPJMD dan memperhatikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya.
Adapun, kata wabup, isu strategis yang harus diperhatikan adalah masalah pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, serta dampak pandemi covid 19 yang terjadi sejak Maret 2020 dan masih berlanjut hingga 2021, menjadi isu yang juga mempengaruhi dalam perencanaan pembangunan daerah kedepannya.
Wabup melanjutkan, peningkatan infrastruktur bagi kebutuhan masyarakat merupakan hal yang sangat penting diprioritaskan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026, karena masih terbatas dan kurangnya sarana prasarana infrastruktur yang memadai di tengah masyarakat.
Mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur Kabupaten Dharmasraya, maka dalam mencapai visi bupati, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas menjadi misi yang pertama. Dimana salah satu indikator sasarannya adalah rasio kemantapan jalan yang diargetkan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.
"Untuk jalan dan jembatan yang tidak bisa didanai melalui APBD, kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan nasional dengan memanfaatkan Segala potensi yang ada untuk menggaet dana APBD tingkat 1 dan APBN. Dan tentunya kami juga mengharapkan bantuan dari bapak ibu dewan semua melalui jalur partai politik, sehingga kita secara bersama-sama dan bekerjasama dalam percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan," ujar wabup.
Kemudian terkait harapan anggota dewan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi prioritas di tengah dampak pandemi covid-19, dikatakan wabup, hal ini tentu saja menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah. Refocusing APBD untuk penanggulangan covid-19, dengan menghentikan dan menunda kegiatan fisik, sebut wabup, menjadi bukti bahwa penanggulangan covid 19 menjadi prioritas agar masyarakat Dharmasraya terbebas dari covid 19.
"Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tentu saja tidak terlepas dari peningkatan layanan kesehatan yang akan terus kami tingkatkan. Seperti pengembangan RSUD Sungai Dareh dan peningkatan layanan RSUD Sungai Rumbai. Selain itu dalam sisi peningkatan pelayanan, maka sertifikasi dan akreditasi layanan kesehatan kami tingkatkan demi makin meningkatnya cakupan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan menuju Total Coverage," tukas wabup.
Selain itu, pandangan umum fraksi DPRD terkait agenda reformasi birokrasi serta strategi yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan ekonomi, peningkatan SDM serta peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan, juga dijawab wabup dalam rapat tersebut.
"Sekiranya masih ada pendapat, pertanyaan dan saran yang belum terjawab atau dianggap belum lengkap, in syaa Allah akan disampaikan dalam rapat-rapat berikutnya," tandas wabup. (TM)