Singkarak (Rangkiangnagari) - Sebanyak 12 ekor sapi, bantuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatra Barat yang di berikan untuk Kelompok Tani Cinangkiak Jaya, jorong Tampunik Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, tampak memprihatinkan ,hal ini di karenakan kondisi sapi sapi tersebut kurus .
Hal tersebut di sampaikan Rip Efendi, Ketua Kelompok Tani Cinangkiak Jaya, jorong Tampunik Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak di Singkarak, Minggu 2/1.
Juga di sampaikannya Sejatinya program APBD 2021 yang diturunkan melalui aspirasi dari Anggota DPRD Provinsi tersebut dapat membantu peningkatan dan kesejahteraan bagi para kelompok ternak. Namun lain hal nya dengan saat ini bantuan sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, sapi yang diserahkan jauh dari kata bantuan program peningkatan kesejahteraan. Mengingat Sapi yang diserahkan jam 01.00 dini hari, 1 Januari tersebut, dalam kondisi sangat kurus
Rip Efendi, Ketua Kelompok Tani Cinangkiak Jaya, jorong Tampunik Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak ini mengaku sedih melihat kondisi sapi bantuan yang diserahkan oleh pihak penyedia. Dirinya mengaku heran kondisi sapi tersebut, bisa lolos dalam proses pengawasan.
" Kami dibangunkan sekira jam 01 dini hari tanggal 1 Januari, untuk menerima bantuan sapi tersebut. Setelah pagi kami lihat kondisi sapi-sapi tersebut sangat memprihatinkan, di mana tulang sapi hanya berbalut kulit, kurus kering dan lemah" jelasnya.
Dikatakannya, ini sangat mengecewakan dirinya dan seluruh anggota kelompok. Karena sapi yang mereka terima tidak sesuai dengan informasi awal yang mereka terima. Dan sekarang tidak ada anggota kelompoknya yang mau menerima dan merawat sapi tersebut.
“Kami dulu di kasih tahu, yang akan kami terima itu sapi indukan yang sudah disuntik hamil. Nyatanya yang kami terima cuma anak-anak sapi dan kondisinya juga sangat kurus. Sekarang anggota tidak ada yang mau merawat. Takutnya sapi ini mati, tentu balik kami lagi yang disalahkan. Rencananya sapi ini akan kami kembalikan saja,” tambah Say lagi dengan rasa kecewa.
" Jika ingin membantu masyarakat, seharusnya pihak Dinas Provinsi dan penyedia bantuan tidak seperti ini. Ini namanya merugikan masyarakat, menjadikan masyarakat sapi perahan untuk kepentingan pribadinya. Terkait itu, kami atas nama kelompok menolak menerima bantuan ini, dari pada kami nanti yang akan bersentuhan dengan persoalan hukum. Jangan korbankan kami sebagai penerima, " tegasnya.
Sementara itu Plt, Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Imran Syahrial juga turut menyayangkan kondisi sapi bantuan yang diberikan kepada kelompok tersebut. Dirinya menyebutkan, jika ini tak berjalan baik, tentunya kelompok penerima yang menjadi korban.
Menurutnya persoalan bantuan ternak bagi kelompok tani cendrung bermasalah, namun yang selalu menanggung akibatnya adalah kelompok penerima. Tak hanya itu, dinas terkait di tingkat bawah selalu dijadikan kambing hitam dalam sisi pengawasan. Di mana yang selalu diuntungkan adalah pihak penyedia barang. Dalam pengadaan kali ini terlihat, sangat kontras ada permainan mutu barang. Di mana sapi-sapi yang didatangkan ini sudah dalam kondisi lemah dan kurus.
" Kita kasihan dengan masyarakat penerima yang selalu dirugikan, contohnya kelompok hari ini, sapi yang diserahkan dalam kondisi sangat memprihatinkan, kurus, lemah dan diambang kematian, " kata Imran.
Meski telah melalui tahapan dan spesifikasi yang ditetapkan, namun kondisi yang diserahkan kepada masyarakat tersebut yang hanya akan menambah beban bagi penerima.
" kita sebagai lembaga pembina bagi kelompok masyarakat peternakan miris dengan trik dan intrik yang dilakukan soal penyediaan ternak. Tidak hanya pada pengadaan sapi, itik Kambing selalu bermasalah jadi saya merasa peternak kita hanya dijadikan sapi perahan dan korban bagi mereka, " ungkapnya.
Sementara itu Bupati Solok, H.Epyardi Asda ketika dikonfirmasi terkait bantuan sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatra Barat menyampaikan bahwa ia sangat menyayangkan masih ada oknum-oknum yang bermain dalam program bantuan bagi masyarakat.
Menurutnya, seharusnya bantuan bagi masyarakat tersebut memberikan manfaat bukan penderitaan. Namun Bupati mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan Dinas terkait untuk melakukan pengecekan ke lokasi.
" Jika ini memang tak layak dan di luar spesifikasi, saya mendesak aparat hukum dan DPRD provinsi untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan. Saya tidak mau masyarakat saya dan para kelompok penerima bantuan, dijadikan korban kepentingan Sekelompok orang demi meraup keuntungan. Saya minta ini ditindaklanjuti oleh pihak hukum, " tegas Bupati Solok tersebut.
Selain itu dirinya juga turut geram dengan tindakan penyedia barang yang dianggap menzalimi banyak pihak. Tak hanya Pemerintah Provinsi sebagai pemilik anggaran, tetapi juga para anggota DPRD yang telah mencetuskan program bantuan tersebut sebagai program aspirasi mereka kepada masyarakat pemilihnya.
Dirinya mendesak Gubernur Sumatera Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap persoalan ini. Agar program bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak.
" Sayang kita, jika program bantuan dari Gubernur diselewengkan oleh oknum-oknum yang bermain untuk mencari keuntungan. Sekali lagi saya mendesak untuk pihak terkait untuk turun ke lapangan, dan melakukan pemeriksaan. Jika memang tak benar, ini harus dilaporkan ke aparat hukum,agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa depan, jelas Epyardi .(Liza)