Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - ASN, PP Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Inilah dasar hukum kita bapak ibu semua terkait dengan Netralitas
Hal yang melatar belakangi ini semua adalah pertama terkait dengan isu Netralitas ASN yang selalu menjadi sorotan menjelang dengan pemilu, kedua kepentingan politik yang berstatus sebagai pejabat politik, dan juga adanya faktor penyebab pelanggaran Netralitas ASN, diantaranya dilema dari ASN karena memiliki hak pilih, kedua kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral, yang ketiga ketidaknetralan ASN ini dianggap lumrah untuk dilakukan, dan keempat kurangnya lemahaman Aturan/Regulasi tentang Netralitas ASN, dan yang terakhir pemberian Sanksi yang lemah.
Beberapa bentuk-bentuk dari pelanggaran terhadap kode etik adalah yang pertama memasang spanduk atau baliho terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan, ke-dua sosialisasi atau kampanye terkait dengan bakal calon peserta pemilu, ke-tiga menghadiri deklarasi ataupun kampanye pasangan bakal calon dan memberikan dukungan secara aktif, ke-empat mengunggah postingan foto bersama pasangan calon pada media sosial yang dapat diakses oleh publik.
Adapun Sanksi dari pelanggaran netralitas adalah pelanggaran terhadap kode etik diberikan sanksi moral dalam bentuk pernyataan : surat pernyataan terbuka dan surat pernyataan tertutup, pelanggaran terhadap larangan pegawai ASN diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sedang dan berat.
Dan Sanksi Pelanggaran pidana Pemilihan UU nomor 10 tahun 2016 adalah yang pertama Pasal 177, Pasal 178, Pasal 178A), Pasal 182A, Pasal 182B, Pasal 187A, Pasal 188, Pasal 198A, dan terakhir Pasal 178B. (Lz)