Padang Rangkiang Nagari - Pasca Rapat pleno penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) terpilih di Pilkada 2024, Kamis (9/1/2025), KPU Sumbar menyerahkan hasil keputusan, dan mengusulkan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih pada DPRD Sumbar untuk diteruskan ke Presiden melalui Mendagri.
Surat pengusulan dan pengangkatan nomor 13/PL.02.7.SD/13/2025, diserahkan langsung ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen didampingi Kordiv Tehnis Ori Sativa Syakban, serta kabag Tehnis dan hukum Sutrisno, juga kasubag tehnis Rahman. Surat diterima langsung ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua Eviyandri Rajo Budiman serta juga kabag hukum dan perundang-undangan Zardi Syahrir, disaksikan Bawaslu Sumbar, Jumat (10/1/2025).
Sesuai aturan berlaku, KPU harus menyerahkan hasil penetapan dan usulan pada DPRD sehari setelah pleno penetapan, untuk dilanjutkan prosesnya oleh DPRD.
Penyerahan berkas usulan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih pada pilkada 2024, diterima pimpinan DPRD diruang kerja ketua DPRD Sumbar.
“Sesuai aturan berlaku, kami wajib menyerahkan hasil keputusan pleno pada DPRD, maka saat ini kami serahkan, dan alhamdulillah diterima langsung oleh ketua dan wakil, semua berjalan lancar dengan rasa kebersamaan,” tutur ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen didampingi Ori Sativa.
Hal senada juga disampaikan Ori, dimana semua proses yang disampaikan pada DPRD Sumbar tanpa ada kendala, dan pimpinan sangat wellcome serta humanis dengan senyuman tanpa henti.
“Pimpinan DPRD Sumbar sangat humanis dan terbuka, dari awal kita datang sampai penyerahan tampak senyuman dan wajah ceria,” tambah Ori.
Sekalian dengan penyerahan surat usulan tersebut, ketua DPRD Sumbar Muhidi, mengatakan, segera memproses sesuai dengan aturan berlaku, sehingga semua berjalan baik dan tidak ada kendala dikemudian hari.
Muhidi juga mengatakan, semua surat yang masuk ke DPRD Sumbar akan selalu disikapi dengan cepat, termasuk juga usulan pengesahan dan pengangkatan calon gubernur-wakil gubernur terpilih pada pemilu kada 2024 lalu.
“Kita segera melakukan proses pengesahan dan pengangkatan sesuai aturan perundang-undangan, sehingga semua berjalan baik tanpa ada kendala di kemudian hari,” tegas Muhidi didampingi wakil ketua Eviyandri dan kabag hukum dan perundang-undangan Zardi.
Muhidi juga menegaskan, semua proses harus dilakukan dengan cermat, sehingga tidak ada keterlambatan dalam jadwal pelantikan nantinya, dan proses pemerintahan tetap berjalan baik, untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat.
“Kita tidak akan pernah mengabaikan semua proses, sehingga berjalan sesuai jadwal, dan itu semua untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” tambah Muhidi.
Ia juga meminta agar semua komponen masyarakat kembali bergandengan tangan dalam mendukung program pemerintah ke depan, karena setelah ditetapkan diharapkan tidak ada lagi perbedaan dan perdebatan, sehingga memiliki efek positif pada pembangunan yang akan dirasakan semua komponen masyarakat.
“Mari kembali kita bergandengan tangan dan menghilangkan persaingan masa lalu dalam pilkada untuk bersama-sama membantu dan mendukung gubernur terpilih dalam menjalankan program, yang nantinya akan dirasakan semua komponen, Sehingga Sumatera Barat bisa maju dan berkembang lebih cepat tanpa ada kendala,” tutup Muhidi. (*01))